Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi)

Safitri, Hilda (2024) Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi). Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text Hilda Safitri _204102010028.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB)

Abstract

Di Indonesia prinsip dasar perkawinan adalah monogami, yang hanya memperbolehkan mempunyai satu isteri. Namun, hal ini tidak sama dengan monogami mutlak. Berdasarkan syarat dan ketentuan hukum tertentu, poligami diperbolehkan. Aturan yang mengatur poligami dituangkan dalam pasal 4 dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974, serta pasal 55 hingga 59 Kompilasi Hukum Islam. Hal yang menarik untuk dicermati dan diteliti muncul dari putusan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi, dimana sang suami meminta izin poligami dengan alasan hiperseks, dan permohonan tersebut disetujui oleh majelis hakim yang berlandaskan pada pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
Fokus penelitian dalam skripsi ini meliputi: 1) Bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam mengabulkan izin poligami perkara Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi?, 2) Bagaimana upaya hukum dari dikabulkannya izin poligami perkara Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi?, 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi?. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam mengabulkan izin poligami dalam perkara Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi, serta upaya hukum dari dikabulkannya izin poligami dalam perkara Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi. dan untuk mengkaji tinjauan hukum Islam dalam memutus perkara pemberian izin poligami tersebut.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan kasus (case approach). Menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Analisis data berupa deskriptif analitis, dan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.
Kesimpulan dari hasil penelitian ini: 1) Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Bwi menekankan pada pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 2) Termohon dapat melakukan upaya peninjauan kembali apabila tidak puas dengan putusan majelis hakim. Namun pihak termohon selaku isteri dalam kasus ini menyetujui dan tidak melakukan upaya hukum yang berupa peninjauan kembali. 3) Dalam Islam memang tidak diatur syarat yang spesifik mengenai suami yang ingin berpoligami dengan alasan hiperseks, Sayyid Qutb menyatakan bahwa poligami dalam Islam diperbolehkan dalam keadaan tertentu atau mendesak, salah satunya sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan seksual pria yang memiliki hasrat seksual yang berlebihan.
Kata kunci: poligami, hiperseks.

Actions (login required)

View Item