Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Republik Indonesia

Rizqiy, Ahmad Muhammad (2024) Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Republik Indonesia. Undergraduate thesis, UIN Khas Jember.

Text (SK 075 HTN 2024) skripsi ahmad Muhammad Rizqiy_ 204102030036.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB)

Abstract

Ahmad Muhammad Rizqiy, 2024: Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
Kata Kunci: Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap, Instruksi Presiden, Fiqh Siyasah.
Tanah di Indonesia sangat luas namun hal itu bukan sepenuhnya diperbolehkan untuk masyarakat terlebih lagi jika tanah tersebut milik adat sekitar. Hal ini menyebabkan tidak semua tanah dapat dimiliki, Dengan kondisi tersebut Presiden mengeluarkan instruksi untuk melakukan pendataan atas tanah yang sebelumnya belum memiliki hak atas hukum, yaitu dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2018 Dalam konsep fiqh siyasah, pencatatan pertanahan juga diperbolehkan asal sesuai dengan kaidah syariat Islam.
Fokus pada penelitian kali ini yaitu: 1) Apa latar belakang dan tujuan munculnya Inpres Nomor 2 Tahun 2018 Tentang PTSL di Indonesia?, 2) Bagaimana pengaturan Inpres Nomor 2 Tahun 2018? 3) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah Terhadap Inpres Nomor 2 tahun 2018?.
Tujuan pada penelitian kali ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang dan tujuan munculnya Inpres Nomor 2 Tahun 2018 Tentan PTSL di Indonesia, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Inpres Nomor 2 Tahun 2018, 3) Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Inpres Nomor 2 Tahun 2018 .
Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan penelitian menggunakan penelitian terhadap undang-undang dan kasus. Sumber dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder. Metode Pengumpulan data menggunakan metode pustaka dan analisis juga keabsahan sudah mencakup semuanya dalam penelitian ini.
Hasil dari kesimpulan penelitian ini bahwa: 1) Munculnya Inpres Nomor 2 Tahun 2018 adanya problem soal tanah di Indonesia yang masih banyak kendala dan banyak masyarakat yang belum mempunyai sertifikat hak tanah yang sah secara hukum dan tujuanya meningkatkan kapasitas hukum, memfasilitasi investasi, mencegah sengketa tanah, meningkatkan akases kelayanan dan kredit, meningktakan pendapatan daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mempermudah perencanaan wilayah, meningkatkan pengelolah sumber daya tanah. 2) Pengaturan Inpres Nomor 2 Tahun 2018 yang di lakasanakan oleh BPNRI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi dan Kantor Pertanahn Kabupaten/kota dan alur tahapan program PTSL di kantor kepala pertanahan yaitu: pembentukan dan penetapan panitia, penyuluhan,pengumpulan data, pengumuman data, penandatanganan sertifikat dan terima berkas. Adapun kendala utama dalam Program PTSL yaitu: keterbatasan SDM, kelengkapan alas hak,ketidak sediaan dokumen, tantangan geografis. 3) Inpres Nomor 2 Tahun 2018 sangat keterkaitan dengan prinsip Fiqh Siyasah yaitu:kepemimpinan, kemaslahata, keadilan dan jaminan hak umat. maka sebab itu program PTSL dapat mengurangi resiko yang terjadi dalam pengakuan kepemilikan hak atas tanah atau peralihan hak atas tanah.

Actions (login required)

View Item