Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor65/PUU-XV/2017 Tentang Perangkat Desa Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Fiqh Siyasah Dusturiah

Novitasari, Lusi (2024) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor65/PUU-XV/2017 Tentang Perangkat Desa Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Fiqh Siyasah Dusturiah. Undergraduate thesis, UIN KH. Achmad Shiddiq Jember.

Text (SK 081 HTN 2024) Lusi Novitasari_204102030053.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB)

Abstract

Lusi Novitasari, 2024: Analisis Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 65/PUU�XV/2017 Tentang Perangkat Desa Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah.
Kata Kunci : Perangkat Desa, Hak Asasi Manusia, Fiqh Siyasah Dusturiyah
Perangkat desa hakikatnya salah satu faktor yang sangat penting dalam pengerjakan pemerintahan desa. Syarat menjadi calon Perangkat Desa ialah suatu hal yang penting dalam menyelenggarakan pemilihan Perangkat Desa. Oleh karenanya sering bermunculan problem mengenai syarat pencalonan perangkat desa, sehingga adanya putusan MK Nomor 65/PUU-XV/2017 untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu hal ini akan dibahas dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang Hak Asasi Manusia dan Fiqh Siyasah Dusturiyah.
Fokus Penelitian ini yaitu: 1.) Bagaimana pertimbangan hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 tentang parangkat Desa? 2.) Bagaimana Analisis Hak asasi Manusia terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 tentang Perangkat Desa . 3.) Bagaimana Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU�XV/2017 tentang Perangkat Desa ?.
Tujuan penelitian ini yaitu: 1.) Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017tentang Persyaratan Pencalonan Perangkat Desa. 2.) Untuk mengetahui dan menganalisis hak asasi manusia terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 tentang Perangkat Desa 3.) Untuk mengetahui dan menganalisis Fiqih Siyasah Dusturiyah terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 tentang Perangkat Desa.
Untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian normatif (normatif legal research) dengan fokus kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 65/PUU-XV/2017 tentang Persyaratan Pencalonan Perangkat Desa yang akan ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia, dan fiqih siyasah Dusturiyah, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan (Satute Approach).
Hasil penelitian tersebut yakni: 1.) Pertimbangan hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 berisi kewenangan MK, Kedudukan hukum pemohon, Pasal yang disengketakan, pertimbangan hakim, putusan MK, dan analisis peneliti 2.) Hak asasi manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 tentang Persyaratan Pencalonan Perangkat Desa. 3.) Dalam fiqih siyasah dusturiyah dijelaskan dalam kajian Fiqih Siyasah Dusturiyah dan pembahasan mengenai persyaratan pencalonan Perangkat Desa tidak di jelaskan secara eksplisi.

Actions (login required)

View Item