Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum 2024

Hidayatullah, Rahmat Syarief (2024) Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum 2024. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text (SK 082 HTN 2024) Skripsi_Rahmat Syarief H_Final.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (23MB)

Abstract

Rahmat Syarief, 2024: Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum 2024

Kata Kunci: Pemilu, Penegakan Hukum, Alat Peraga Kampanye

Pemilihan Umum merupakan tempat atau wadah bagi pembentukan sistem demokrasi yang mewakili rakyat dan juga menyelenggarakan pergantian sistem pemerintahan yang tertata secara berkala. Dalam proses pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai macam pelanggaran yang terjadi, terutama ketika masa kampanye khususnya pelanggaran Alat Peraga Kampanye. Saat ini penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Bondowoso penegakan hukum mengenai pelanggaran alat peraga kampanye kurang sesuai dengan Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, dan proses penanganannya harus sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. Untuk menganalisis proses penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengenai APK pada Pemilu 2024, 2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan penegakan hukum Bawaslu dalam pelanggaran APK pada Pemilu 2024 di Bawaslu Kabupaten Bondowoso, 3. Untuk menganalisis rencana strategi Bawaslu dalam mengoptimalkan penegakan hukum mengenai APK pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bondowoso.

Jenis dari penelitian ini menggunaan sebuah metode penelitian Yuridis Empiris dengan Pendekatan Kualitatif, yaitu peneliti menggambarkan peran Bawaslu dalam menegakkan hukum pelanggaran APK dengan cara menggali informasi melalui observasi di lokasi Bawaslu Bondowoso, serta mewawancarai staff Bawaslu untuk mendapatkan data penelitian.

Penelitian ini dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang pertama proses penegakan hukum mengenai pelanggaran APK itu tidak sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu No 7 Tahun 2022 tentang Penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu, karena masih ada pelanggaran yang terjadi selama kampanye terutama mengenai pelanggaran APK. Kedua, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Bawaslu tentang pelanggaran APK antara lain yaitu rendahnya kesadaran hukum dari dikalangan masyarakat dan peserta kampanye mengenai peraturan yang sudah berlaku. Ketiga, rencana strategi penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bondowoso yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan membangun banyak komunikasi kepada Peserta pemilu dan masyarakat.

Actions (login required)

View Item