Pengawasan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember

Sholeha, Deviani Mar'atus (2024) Pengawasan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text (SK 072 HTN 2024) DEVIANI MAR’ATUS SHOLEHA_205102030010-1.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB)

Abstract

Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu wujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia, karena rakyat bebas menentukan hak suaranya untuk memilih ataupun dipilih. Meskipun memiliki hak memilih pejabat pemerintah seperti ASN, TNI, Polri, pejabat pemerintahan baik pemerintahan pusat ataupun daerah harus menjunjung sikap netralitas dalam pemilu. Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu melarang kepala desa dan perangkat desa ikut terlibat dalam pelaksana ataupun tim kampanye pada pemilihan umum.
Fokus penelitian yang diteliti yaitu: 1). Siapa saja yang berwenang mengawasi netralitas kepala desa dan perangkat desa pada pemilihan umum? 2). Bagaimana pelaksanaan pengawasan Bawaslu dalam netralitas kepala desa dan perangkat desa pada pemilu 2024 di Kabupaten Jember? 3). Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan netralitas kepala desa dan perangkat desa pada pemilu 2024 di Kabupaten Jember? 4). Bagaimana kendala pengawasan netralitas kepala desa dan perangkat desa pada pemilu 2024 di Kabupaten Jember?
Tujuan Penelitian dalam skripsi ini adalah 1). Untuk mengetahui Siapa saja yang berwenang mengawasi netralitas kepala desa dan perangkat desa pada pemilihan umum, 2) Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Bawaslu dalam netralitas kepala desa dan perangkat desa pada pemilu 2024 di Kabupaten Jember, 3). Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan netralitas kepala desa dan perangkat desa pada pemilu 2024 di Kabupaten Jember. 4). Untuk mengetahui kendala pengawasan netralitas kepala desa dan perangkat desa pada pemilu 2024 di Kabupaten Jember.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis secara kualitatif hasil analisis dipaparkan secara deskriptif dan kemudian dapat ditarik kesimpulan secara induktif.
Hasil penelitian ini yaitu 1) Lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan yaitu Bawaslu,Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan pengawas TPS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. 2) Bawaslu Kabupaten Jember fokus di upaya represif dan belum banyak di upaya preventif. 3) Dalam masyarakat belum terlibat dalam pengawasan
partisipatif. 4) Kendala yang dihadapi oleh pengawas pemilu kabupaten jember
yaitu komunikasi antar lembaga yang mengawasi dan yang diawasi belum maksimal serta adanya birokrasi politik, dimana politik dan birokrasi tidak dapat
dipisahkan.

Actions (login required)

View Item