PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KORBAN TINDAK PIDANA ABORSI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abadi, Wahyu (2024) PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KORBAN TINDAK PIDANA ABORSI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad siddiq Jember.

Text (SK 034 HPI 2024) Wahyu Abadi_S20194033.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK
Wahyu Abadi, 2024 :“Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Korban Tindak
Pidana Aborsi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam”
Kata Kunci : Sanksi Pidana, Tindak Pidana, Aborsi, Pemerkosaan, Hukum Islam.
Aborsi menurut hukum positif aborsi abortus menurut hukum pidana,
yaitu kejahatan yang dilakukan dengan suatu perbuatan yang mengakibatkan
kadungan lahir sebelum waktunya melahirkan menurut alam. Pada tindakan
kejahatan terhadap pengguguran kandungan ini diartikan juga sebagai
pembunuhan anak yang berencana, di mana pada pengguran kandungan harus ada
kandungan atau bayi yang hidup yang kemudian dimatikan. Dalam konteks islam
menyatakan bahwa kehidupan janin (anak dalam kandungan) adalah kehidupan
yang harus di hormati. Oleh sebab itu adalah suatu pelanggaran jika melakukan
pengguguran terhadap janin yang ada di kandungan (aborsi), apalagi aborsi
tersebut tanpa alasan yang sah atau dikuatkan oleh tim medis.
Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu : 1) Bagaimana pertanggung
jawaban pidana terhadap tindakan aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur
perspektif hukum islam dan hukum positif? 2) Bagaimana pengaturan hukum
pidana islam dan hukum positif terhadap tindakan aborsi yang dilakukan oleh
anak dibawah umur? 3) Bagaimana perbandingan antara hukum pidana islam dan
hukum positif terhadap tindakan aborsi yang dilakukanoleh anak dibawah umur?
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif
(comparative approach). Sumber datanya berupa sumber data primer. Teknik
pengumpulan datanya menggunakan studi pustaka dan studi dokumen.Untuk
keabsahan datanya, penulis menggunakan triangulasi data dan triangulasi sumber.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap
perempuan korban pekosaan yang melakukan tindakan aborsi mendapat
perhatian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan, dengan dikeluarkannya UU Kesehatan maka mengenai
legalisasi aborsi terhadap korban pemerkosaan telah termuat dengan jelas di
dalam Pasal 75 ayat 2b UU Kesehatan. Dalam fiqh jināyah ada 2 macam
hukuman yakni diyat dan ghurrah. Sanksi diyat diberlakukan saat pelaksanaan
aborsi, janin masih hidup. Sedangkan ghurrah diberlakukan saat pelaksanaan
aborsi, janin telah meninggal. Masyarakat menginginkan diberlakukannya hukum
Islam sedangkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah system hukum
civil law. Dalam hukum positif di Indonesia, ketentuan yang mengatur masalah
aborsi terdapat di dalamKUHP.Ketentuan di dalam KUHP yang mengatur
masalah tindak pidana aborsi terdapat didalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349.

Actions (login required)

View Item