PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA : TINJAUAN YURIDIS ATAS KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN HIERARKI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Akbar, Mohammad Ilham (2024) PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA : TINJAUAN YURIDIS ATAS KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN HIERARKI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Undergraduate thesis, UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Text (SK 073 HTN 2024) SKRIPSI AKBAR SIDANG ALHAMUDILLAH REVISI.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB)

Abstract

Mohammad Ilham Akbar, 2024 : Pemberhentian Perangkat Desa : Tinjauan
Yuridis Atas Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Hierarki
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Kata Kunci : Pemberhentian, Perangkat Desa, UU Desa, Permendagri Desa.
Pemerintahan Desa di Indonesia sering menghadapi masalah terkait
kesewenang-wenangan pemberhentian Perangkat Desa yang melanggar aturan.
Seperti pemberhentian Perangkat Desa yang ada di Desa Buluh Nipis, setiap
pengangkatan Perangkat Desa baru tersebut merupakan keluarga atau kerabat dari
Kades. Hal tersebut didukung dengan adanya laporan yang diterima Ombudsman
RI dengan substansi Pedesaan, sebanyak 375 laporan pemberhentian Perangkat
Desa di beberapa wilayah Indonesia pada tahun 2020-2023. Praktik manipulatif
dan politisasi dalam pengangkatan serta pemberhentian ini berdampak pada
kepercayaan publik dan kualitas pelayanan, memerlukan analisis mendalam
terhadap mekanisme dan otoritas yang terlibat dalam proses tersebut.
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana kewenangan dan
keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pemberhentian Perangkat
Desa di Indonesia? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap Perangkat Desa
atas pemberhentian secara sewenang-wenang oleh Kepala Desa di Indonesia.
Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mendeskripsikan kewenangan dan
keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pemberhentian Perangkat
Desa di Indonesia. 2) Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap
Perangkat Desa di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual,
dan historis untuk menganalisis kewenangan pemberhentian Perangkat Desa.
Metode normatif diterapkan melalui studi pustaka, dengan pengumpulan bahan
hukum primer dan sekunder. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menjawab
permasalahan hukum dan menarik kesimpulan secara induktif.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Pemberhentian perangkat Desa di
Indonesia diatur oleh UU Desa, yang memberikan dasar hukum mengenai
kewenangan dan prosedur. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara UU Desa dan
regulasi lainnya, seperti Permendagri dan PP Desa, khususnya mengenai
keterlibatan masyarakat dalam proses pemberhentian. Ketidaksesuaian ini
menghilangkan asas keadilan dan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan
Desa serta hak-hak perangkat Desa. 2) Sebagai perlindungan hukum, UU Desa
dan upaya administratif dapat menjadi acuan untuk melindungi hak perangkat
Desa. Selain itu, Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berfungsi sebagai upaya
hukum represif untuk melindungi hak perangkat Desa dari pemberhentian sepihak
oleh Kades, setelah upaya perlindungan preventif dilakukan.

Actions (login required)

View Item