Problematika Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara Melalui Uang Paksa (Dwangsom) Di Indonesia

NUR KHOFIFAH, WIDIAS LAINI (2024) Problematika Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara Melalui Uang Paksa (Dwangsom) Di Indonesia. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Text WIDIAS LAINI NUR KHOFIFAH _201102030018.pdf Download (2MB)

Abstract

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu lembaga yudisial sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Salah satu permasalahan yang masih terjadi sejak berdirinya PTUN adalah mengenai pelaksanaan eksekusi putusan. Meskipun telah diatur dalam UU PTUN Pasal 116, dimana pihak yang tidak melaksanakan putusan akan dikenai sanksi administrasi dan pembayaran uang paksa. Namun, tidak adanya lembaga eksekutorial dan aturan mengenai penerapan uang paksa mengakibatkan ketidakpastian hukum dan banyak putusan yang tidak dijalankan. Masalah eksekusi ini berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat terhadap Keputusan TUN.
Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana problematika eksekusi putusan TUN melalui upaya paksa (uang paksa) di Indonesia?, 2) Apakah sanksi pelaksaaan upaya paksa (uang paksa) telah diatur dalam hukum pengadilan tata usaha negara di Indonesia?, 3) Bagaimana konsep eksekusi putusan TUN kedepan dengan uang paksa (dwangsom) di Indonesia.
Tujuan dari penelitian ini 1) Untuk mengkaji problematika eksekusi putusan TUN melalui upaya paksa (uang paksa) di Indonesia. 2) Untuk mengkaji sanksi pelaksaaan upaya paksa (uang paksa) telah diatur dalam hukum pengadilan tata usaha negara di Indonesia. 3) Untuk mengkaji konsep eksekusi putusan TUN kedepan dengan uang paksa (dwangsom) di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan sumber bahan hukum yang berupa teori hukum, peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, dan pendapat para sarjana. Pendekatan pada penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).
Kesimpulan dari skripsi ini yaitu: 1) Problematika Eksekusi Putusan TUN Melalui Upaya Paksa (Uang Paksa) di Indonesia adalah mengenai tidak adanya lembaga eksekutor yang dapat mengeksekusi secara langsung terkait dengan pengenaan uang paksa. 2) Pelaksaaan Sanksi Upaya Paksa (Uang Paksa) Dalam Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia sudah diatur dalam UU PTUN tepatnya pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN, akan tetapi belum dijelaskan secara rinci dan tegas dalam UU PTUN serta belum ada peraturan yang mengatur mengenai pembebanan uang paksa. 3) Konsep eksekusi putusan TUN kedepan dengan menggunakan uang paksa (dwangsom) yakni diperlukannya lembaga independen yang berwenang mengeksekusi upaya paksa secara langsung, membebankan uang paksa tersebut kepada pejabat pribadi, pembebanan uang paksa dapat dicantumkan pada amar putusan, sehingga pihak yang kalah dapat langsung melaksanakan isi putusan, dan perlu adanya regulasi yang jelas mengenai pengaturan pelaksanaan sanksi upaya paksa, baik mengenai mekanisme ataupun yang berkaitan dengan upaya paksa
.
Kata Kunci: Eksekusi, Putusan Tata Usaha Negara, Uang Paksa.

Actions (login required)

View Item