Inkonsistensi Regulasi Sanksi Bagi Pelaku Nikah Tidak Tercatat

Junaedi, Siti Nur Rohmah Isnaini (2024) Inkonsistensi Regulasi Sanksi Bagi Pelaku Nikah Tidak Tercatat. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text SITI NUR ROHMAH ISNAINI JUNAEDI_204102010046.pdf Download (6MB)

Abstract

Kata Kunci: Inkonsistensi, Sanksi Nikah Tidak Tercatat, Nikah siri.
Perkawinan yang tidak dicatatkan di Indonesia dapat dikenai sanksi berupa denda. Di sisi lain, tahun pengundangan peraturan yang memuat sanksi sudah terlampau lama. Besaran sanksi yang kurang relevan tersebut menyebabkan sanksi kurang efektif untuk diterapkan, sedangkan peraturan perundang-undangannya masih berlaku hingga sekarang. Di sisi lain, dalam perkembangan peraturan perkawinan yang sudah diperbarui saat ini tidak mengatur adanya sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat dan ketentuan sanksi tersebut tidak pernah disinggung kembali dalam peraturan yang lebih terbaru.
Meninjau isu hukum diatas, maka peneliti ingin mengkajinya dalam sebuah penelitian, dengan fokus penelitian berupa beberapa rumusan masalah diantaranya: 1) Bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat? 2) Bagaimana harmonisasi sanksi dalam peraturan perkawinan? 3) Instansi manakah yang berhak memberikan sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat?
Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dimana penulis melakukan studi pustaka menggunakan sumber bahan hukum, yakni dengan menelaah undang-undang atau regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum penelitian, serta mengkaji dengan konsep dan teori hukum yang relevan.
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan mendapatkan kesimpulan: 1) Penerapan sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang masih berlaku, maka ditetapkan sanksi sesuai ketentuan dalam PP Pelaksanaan UU Perkawinan, yakni denda sebesar Rp. 7.500,- dengan besaran denda yang disesuaikan dengan harga emas, maka diperoleh besaran denda sebesar Rp.267.506.- sedangkan bagi yang melampaui batas waktu pelaporan perkawinan dikenai denda sebesar Rp. 1.000.000,- sesuai ketentuan dalam UU Administrasi Kependudukan. 2) Harmonisasi sanksi dalam peraturan perkawinan saat ini, menurut asas pembentukan dan materi peraturan perundang-undangan, dikatakan belum harmonis karena masih terdapat aturan yang dinilai ambigu dan inkonsistensi yang menjadikan hukum tidak memiliki nilai kepastiannya. 3) Instansi yang berwenang memberikan sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat tidak tertulis secara kontekstual didalam peraturan perundang-undangan. Menurut pendapat K. Wantjik Saleh, Pengadilan Umum merupakan lembaga yang berwenang untuk memberikan sanksi meskipun pihak yang melanggar beragama Islam. Sedangkan jika ditinjau menurut teori hukum responsif dan diperkuat dengan Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka diperoleh kesimpulan bahwa lembaga yang berwenang untuk memberikan sanksi adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang selain beragama Islam, atas dasar gugatan dari KUA ataupun KCS setempat.

Actions (login required)

View Item