PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINAN HUTANG PIUTANG (GADIN SAWAH) DI DESA SUCOPANGEPOK KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER

turyana, Romlah (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINAN HUTANG PIUTANG (GADIN SAWAH) DI DESA SUCOPANGEPOK KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text Skripsi Romlah.pdf Download (1MB)

Abstract

Hak milik atas tanah ialah hak yang paling kokoh, diwariskan, serta paling lengkap yang bisa dimiliki seseorang atas sebidang tanah. Dalam suatu perjanjian hutang piutang hak milik atas tanah ini kadang kala digunakan sebagai jaminan yang diserahkan kepada pihak pemberi hutang apabila terjadi wanprestasi. Perjanjian hutang-piutang di Desa Sucopangepok tersebut umumnya tidak tertulis dan jaminan akan langsung diambil oleh kreditur apabila debitur wanprestasi, dan objek jaminan tersebut berada di tangan kreditur dalam waktu yang cukup lama.
Fokus masalah yang ada pada penelitian ini ialah: 1) Bagaimana sistem pelaksanaan jaminan hak milik atas tanah dalam praktik gadin sawah di Desa Sucopangepok? 2) Bagaimana problematika pelaksanaan hak milik atas tanah yang dijadikan objek jaminan hutang-piutang (gadin sawah) di Desa Sucopangepok? 3) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah yang dijadikan objek jaminan hutang-piutang (gadin sawah) di Desa Sucopangepok?.
Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris dengan Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini yakni penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut : Peraturan Undang-undang, Kasus, Sejarah, Sosiologi, pendekatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan data yang relavan terkait dengan praktik gadin sawah di Deas Sucopangepok Jember. Teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik wawancara, observasi, juga dokumentasi.
Penelitian ini memperoleh kesimpulan : 1) Sistem pelaksanaan jaminan hak milik atas tanah di Desa Sucopangepok pada praktik gadin sawah yaitu Perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dengan objek jaminan berupa tanah persawahan yang diberikan kepada kreditur tanpa menyertakan sertifikat hak milik apabila debitur wanprestasi, kemudian objek jaminan tersebut diserahkan kepada kreditur untuk dikelola tanpa batas waktu sampai debitur melunasi hutangnya. 2) Problematika pelaksanaan hak milik atas tanah yang dijadikan objek jaminan hutang-piutang di Desa Sucopangepok yaitu pada proses eksekusi jaminan yang diserahkan secara langsung oleh debitur dan tidak didaftarkannya perjanjian jaminan tanah tersebut kepada kantor pertanahan tentunya hal itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan. 3) Perlindungan hukum kepada hak milik atas tanah yang dijadikan objek jaminan hutang-piutang di Desa Sucopangepok dalam praktik gadin sawah. Dalam hal ini pendaftaran tanah merupakan bentuk kepastian hukum agar pemegang hak atas tanah secara mudah membuktikan bahwa tanah yang dimilikinya adalah haknya. Sehubungan dengan hal tersebut dirumuskan pada pasal 19 ayat (1) UU No.5 Tahun 1960 terkait Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Kata Kunci : Hak Milik Atas Tanah, Jaminan Hutang Piutang

Actions (login required)

View Item