Implementasi Pendampingan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Unit Pelaksana Teknis Perlidungan Perempuan dan Anak Kabupaten Situbondo

Firdausah, Novil (2024) Implementasi Pendampingan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Unit Pelaksana Teknis Perlidungan Perempuan dan Anak Kabupaten Situbondo. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text Novil Firdausah_204103030041.pdf Download (3MB)

Abstract

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis. Pendampingan sangat penting sebagai sumber dukungan korban. Pendamping adalah suatu proses pemberian fasilitas untuk klien dalam mengidentifikasi kebutuhan, memecahkan permasalahan juga mendukung klien dalam pengambilan keputusan, maka klien tetap mandiri. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah : 1) Bagaimana pola pendampingan UPT PPA Kabupaten Situbondo terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)? 2) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat UPT PPA Kabupaten Situbondo dalam menangani perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskripstif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini adalah 1) pola pendampingan terdiri dari 3 macam yakin, pendampingan di kepolisian, pendmpingan visum, dan pendampingan psikolog; 2) faktor pendukung pelaksanaan pendampingan yaitu pengalaman pendamping, koordinasi dan kalaborasi yang baik dengan instansi lain, keberanian korban untuk melapor, kesamaan gender, serta kerja sama yang baik dalam memudahkan berkomunikasi dengan konseli. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya komunikasi dengan korban, kurangnya komunikasi dengan lembaga instansi lain, dan kesulitan dalam menyesuaikan waktu.

Actions (login required)

View Item