Analisis Dampak Model Debat Capres dan Cawapres Tahun 2024 Terhadap Partisipasi Publik dan Penguatan Sistem Demokrasi Pada Pemilihan Umum di Indonesia

Ghifari Al Abil IM, Emha (2024) Analisis Dampak Model Debat Capres dan Cawapres Tahun 2024 Terhadap Partisipasi Publik dan Penguatan Sistem Demokrasi Pada Pemilihan Umum di Indonesia. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text Skripsi Mari Emha Ghifari Al Abil IM (204102030011).pdf Download (14MB)

Abstract

Emha Ghifari Al Abil IM, 2024: Analisis Dampak Debat Capres dan Cawapres
Tahun 2024 Terhadap Partisipasi Pemilih dan Penguatan Sistem Demokrasi pada
Pemilihan Umum di Indonesia.
Kata kunci: Debat, Pemilu, Hukum Islam, Demokrasi.
Dalam beberapa Periode terakhir, dimana perubahan kebijakan debat
capres dan cawapres menjadi perhatian serius dalam ranah politik di Indonesia.
Kebijakan ini tidak hanya menciptakan dinamika baru dalam proses Pemilu, akan
tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang dampak nya terhadap partisipasi
pemilih dan sistem demokrasi di Indonesia.
Fokus pada penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana pengaturan pelaksanaan
debat capres dan cawapres tahun 2024 2) Bagaimana pengaruh kebijakan
perubahan debat capres dan cawapres tahun 2019 ke tahun 2024 3) Bagaimana
Pandangan Hukum Islam terhadap perubahan kebijakan debat capres dan
cawapres tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan
pelaksanaan debat, membandingkan perubahan kebijakan dari Pemilu 2019 ke 2024,
serta mengkaji kebijakan ini dari perspektif hukum Islam.
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yang melakukan
analisis hanya sampai pada taraf deskripsi. Dengan menggunakan Pendekatan
Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual, sedangkan bahan hukum yang
di gunakan adalah bahan hukum Primer, Sekunder, dan bahan non hukum. Lalu
bahan hukum yang di dapatkan akan dilakukan pengolahan dengan Tekhnik
pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan menggunakan
kajian kepustakaan atau biasa disebut dengan Library Research.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan debat pada Pemilu 2024
diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor
15 Tahun 2023. Debat dirancang untuk memberikan informasi transparan
mengenai visi, misi, dan program kerja calon, namun pengurangan frekuensi
debat cawapres menuai kritik. Dibandingkan Pemilu 2019, format debat 2024
lebih terfokus pada solusi kebijakan strategis dan bertujuan meminimalkan
polarisasi politik, meskipun tantangan kualitas demokrasi masih ada. Dari
perspektif hukum Islam, kebijakan ini dinilai sesuai prinsip maslahah, dengan
syarat menciptakan manfaat yang adil bagi masyarakat. Kebijakan debat harus
dirancang untuk transparansi, aksesibilitas, dan keadilan, sehingga mendukung
demokrasi yang lebih baik dan sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Actions (login required)

View Item