Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Distribusi Pupuk Pertanian Bersubsidi (Studi Implementasi Kebijakan Bupati Di Kabupaten Probolinggo)

Nur Putri, Iim Salma (2024) Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Distribusi Pupuk Pertanian Bersubsidi (Studi Implementasi Kebijakan Bupati Di Kabupaten Probolinggo). Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text IIM SALMA NUR PUTRI_204102030109.pdf Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK
Iim Salma Nur Putri, 2024: Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Distribusi Pupuk Pertanian Bersubsidi (Studi Implementasi Kebijakan Bupati Di Kabupaten Probolinggo).

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Distribusi Pupuk Bersubsidi, Implementasi
Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah menerbitkan Peraturan Bupati No 75 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian. Pada Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwasannya alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang lokasi dan standar teknik dan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untk daerah. Ditegaskan nya pada Pasal 4 ayat (1) apabila suatu kecamatan terjadi kekurangan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai alokasi dapat dipenuhi dengan realokasi antar kecamatan. Dalam implementasi kebijakan pemerintah yang sudah mengatur tentang teknis alokasi pupuk subsidi, tetapi masih saja terjadi sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi di Kabupaten Probolinggo.
Fokus penelitian dari skripsi ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme kebijakan kewenangan bupati pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam menjamin distribusi ketersediaan pupuk bersubsidi untuk petani? 2) Apa saja tantangan dan hambatan kebijakan pemerintah daerah dalam mengendalikan kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Probolinggo?
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji bagaimana mekanisme kebijakan bupati pemerintah Kabupaten probolinggo dalam menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi untuk petani. Serta menganalisis apa saja yang menjadi tantangan dan hambatan kebijakan pemerintah daerah dalam mengendalikan kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Probolinggo.
Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan 2 pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (statue approach) dan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam yang digunakan bersifat deskriptif, evaluatif, dan perspektif.
Hasil dari penelitian memperoleh beberapa kesimpulan yaitu: 1) Bahwa mekanisme kebijakan kewenangan Bupati dalam menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi, dalam melaksanakan kebijakan kewenangan tersebut menjadi tugas dari Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo sebagai perumusan kebijakan dibidang pertanian, pelaksanaan kebijakan dibidang pertanian, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pertanian, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. Selain Dinas Pertanian, Bidang Perdagangan Kabupaten Probolinggo ikut andil dalam hal pengawasan pupuk subsidi (KP3). 2) Bahwa pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengendalikan pupuk pertanian bersubsidi di Kabupaten probolingo masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan, diantaranya petani yang masih belum terdaftar di RDKK, ditemukannya menjual pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi, serta pemberian sosialisasi terkait perbedaan harga antara pupuk subsidi dan non subsidi.

Actions (login required)

View Item