IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI PENGATURAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN JEMBER

Azizah, Alfi Nawirotul (2024) IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI PENGATURAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN JEMBER. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text ALFI NAWIROTUL AZIZAH_204102030059.pdf Download (3MB)

Abstract

Alfi Nawirotul Azizah, 2024: Implementasi Perlindungan Hukum Melalui Pengaturan Pekerja Migran Indonesia oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Jember.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Indonesia, Pengaturan
Pekerja Migran Indonesia.

Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut dengan PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dan memberikan jasa kerja sesuai dengan perjanjian kerja, serta memperoleh upah. PMI memiliki kerentanan akan terjadinya permasalahan, sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap PMI baik sebelum, selama hingga berakhirnya masa bekerja. Supaya pelaksanaan perlindungan hukum dapat terealisasi dengan baik, pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 5 Tahun 2008 tentang pelayanan, penempatan, dan perlindungan TKI diharapkan mengatasi masalah yang terjadi pada PMI asal Kabupaten Jember. Namun, hingga saat ini masih banyak terjadi permasalahan pada PMI, seperti deportasi, penipuan PT, TPPO, sakit, bahkan meninggal dunia.
Adapun fokus dari penelitiannya adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan PMI oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Jember. 2) Bagaimana problematika perlindungan PMI oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Jember. 3) Bagaimana perlindungan PMI melalui peraturan daerah di Kabupaten Jember.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada latar dan pihak-pihak terkait, untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang terjadi dilapangan yang dialami oleh subyek hukum. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember serta pada organisasi Migrant Care Kabupaten Jember dalam hal mendapatkan bahan penelitian.
Hasil penelitian ini mendapatkan kesimpulan: 1) Bahwa pelaksanaan perlindungan PMI oleh pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kabupaten Jember. Pelaksanaan perlindungan pada calon PMI dan PMI yang saat ini sedang bekerja sudah terlaksana secara optimal. Namun, perlindungan pada purna PMI ini belum maksimal karena adanya PMI yang mengalami permasalahan pada saat pulang di tanah air. 2) Problematika yang dialami oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember dalam mengimplementasikan perlindungan pada PMI adalah adanya PMI yang berangkat secara non prosedural dan rendahnya tingkat pendidikan PMI. Sehingga membuat pemerintah kesulitan untuk melindungi para PMI. 3) Peraturan daerah Kabupaten Jember No. 5 Tahun 2008 tentang pelayanan, penempatan, dan perlindungan TKI merupakan payung hukum yang dimiliki pemerintah daerah dalam melindungi para PMI. Pelaksanaan perlindungan pekerja migran melalui peraturan ini masih belum secara maksimal karena regulasi yang ada pada peraturan tersebut masih regulasi yang lama sehingga gerakan dari pemerintah belum maksimal.

Actions (login required)

View Item