ANALISIS HAK WARGA NEGARA DALAM MENYAMPAIKAN KEBEBASAN BERPENDAPAT BERDASARKAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 MENURUT FIQIH SIYASAH

Hasanah, Al Muqtadiyatul (2024) ANALISIS HAK WARGA NEGARA DALAM MENYAMPAIKAN KEBEBASAN BERPENDAPAT BERDASARKAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 MENURUT FIQIH SIYASAH. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text AL MUQTADIYATUL HASANAH_204102030061.pdf Download (2MB)

Abstract

Al Muqtadiyatul Hasanah, 2024: Analisis Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Menurut Fiqih Siyasah.
Kata Kunci: Hak Warga Negara, Kebebasan Berpendapat, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Fiqih Siyasah
Indonesia adalah negara hukum yang peraturannya melindungi hak asasi manusia yang dilindungi undang-undang. Sebagaimana hak warga negara untuk menyatakan kebebasan berpendapat berdasarkan pasal 5 undang-undang nomor 9 tahun 1998 menurut Fiqih Siyasah untuk menjamin pelaksanaan hak tersebut sesuai dengan tujuan fiqih siyasah. Islam ini mengakui dan harus dipenuhi dengan tanggung jawab menjsgs kepentingsn umum dan nilai-nilai agama. Jadi, penulis tertarik untuk menulis judul tersebut.
Fokus penelitian skripsi ini diantaranya: 1) Bagaimana Konsep Menyampaikan Pendapat Secara Bebas Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. 2) Bagaimana Konsep Menyampaikan Pendapat Secara Bebas Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Menurut Fiqih Siyasah.
Tujuan penelitian skripsi ini ialah: 1) Untuk mengetahui tentang konsep menyampaikan pendapat secara bebas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. 2) Untuk mengetahui tentang konsep menyampaikan pendapat secara bebas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menurut Fiqih Siyasah.
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan yang bersumber dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undagan.
Hasil penelitian skripsi ini ialah, sebagai berikut: 1) Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, kebebasan berikut merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara, namun dengan batasan-batasan. Pembatasan tersebut antara lain kewajiban menjaga ketertiban umum, menghormati hak orang lain, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mencegah pelanggaran yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan sosial. 2) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum menurut fiqih siyasah sebagai wujud partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, dalam fiqih siyasah, kebebasan berpendapat tidak hanya dianggap sebagai hak asasi manusia, namun juga merupakan tanggung jawab sosial.

Actions (login required)

View Item