Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Atas Pengendalian Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Khafi Hidayatulloh, Saddam (2024) Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Atas Pengendalian Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text Saddam Khafi Hidayatulloh_201102030029.pdf Download (6MB)

Abstract

Saddam Khafi Hidayatulloh, 2024: Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten
Jember Atas Pengendalian Pedagang kaki lima Berdasarkan Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik .
Kata Kunci: tanggung jawab, Pemkab Jember, pedagang kaki lima, dan AUPB
Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam
mengendalikan Pedagang Kaki Lima (PKL) sampai saat ini belum tewujud. PKL
ada di banyak tepi jalan hingga menyebabkan tata ruang semrawut dan
pemandangan kota yang kumuh. Pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya
mengendalikan keberadaan PKL dengan menerbitkan Perda tentang PKL dan
mengeluarkan kebijakan pendukungnya. Namun demikian, pada kenyataannya
Perda dan kebijakan yang ada dinilai belum dapat menjawab masalah yang
membuat keberadaan PKL tidak terkendali. Pengendalian PKL yang dilakukan oleh
Pemkab Jember merupakan bagian dari pelayanan publik, sehingga dalam
pelaksanaannya perlu memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik
(AUPB).
Fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan tanggung
jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengendalikan Pedagang kaki lima. 2)
Apakah pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember atas
pengendalian Pedagang kaki lima telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan
Yang Baik, dengan tujuan penelitian ini antara lain: 1) untuk mengetahui
bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengendalikan
Pedagang Kaki Lima. 2) untuk mengetahui apakah pelaksanaan tanggung jawab
Pemerintah Kabupaten Jember atas pengendalian Pedagang kaki lima telah
memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.
Metode yang digunakan oleh peneliti ialah yuridis empiris, atau kata lain
sering dikenal dengan sebutan penelitian lapangan yang mengkaji perilaku hukum
in action dalam masyarakat. Dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini berupa pendekatan sosiologis (socio-legal research) dan pendekatan perundang�undangan (statute approach).
Hasil dari penelitian yaitu: 1) Keberadaan program pemberdayaan ekonomi
kerakyatan yang merupakan produk kebijakan Pemkab Jember untuk membuktikan
bentuk pertanggungjawaban pengendalian PKL atas entitas dari Peraturan Daerah
Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang kaki lima dan Peraturan
Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang kaki lima. Namun
program tersebut belum terealisasikan dengan optimal. 2) Dari data yang
didapatkan, Pemkab Jember hanya mengimplementasikan beberapa asas saja
sedangkan sesuatu dapat dikatakan sesuai dengan AUPB apabila semua asas yang
terkandung di dalamnya secara menyeluruh telah terimplementasikan dengan baik.
Maka kesimpulannya pertanggungjawaban Pemkab Jember dalam mengendalikan
PKL belum sesuai dengan AUPB.

Actions (login required)

View Item