Afivah, Silvia Nurul (2024) Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Bondowoso Dalam Penertiban Pengemis Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.
![]() |
Text
Silvia Nurul Afivah_201102030024 Download (2MB) |
Abstract
Silvia Nurul Afivah, 2025: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Bondowoso Dalam Penertiban Pengemis Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat”
Kata Kunci: Pemerintah Daerah Bondowoso, Penertiban, Pengemis.
Keberadaan pengemis menjadi masalah sosial yang kompleks di berbagai kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Bondowoso. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah penanganan melalui Perda Kab. Bondowoso No. 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat namun implementasi Perda ini belum efektif karena banyak pengemis masih beraktivitas
di tempat umum, sementara masyarakat terus memberikan bantuan atas dasar belas kasihan. Hal ini menunjukkan kurangnya ketegasan dan kejelasan dari pihak berwenang dalam penertiban, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian sebelumnya.
Fokus penelitian dalam penelitian ini terdapat 3 yakni: 1) Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah Bondowoso dalam penertiban pengemis berdasarkan Perda dalam bentuk pembinaan, pengendalian serta pengawasannya?
2) Bagaimana Implementasi Perda No.9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat di Kabupaten Bondowoso? 3) Mengapa masih
banyak pengemis di Kabupaten Bondowoso meskipun telah ada Perda Kab.Bondowoso No.9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat?
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso dalam penertiban pengemis berdasarkan Perda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, kemudian untuk mengetahui implementasi dari adanya perda tersebut serta untuk mengetahui peyebab banyakknya pegemis di Kabupaten Bondowoso.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang- undangan. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.
Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pemerintah Kabupaten Bondowoso bertanggung jawab secara yuridis yang dilakukan melalui pembinaan dalam bentuk upaya rehabilitasi, pengendalian dalam bentuk upaya preventif dan pengawasan dalam bentuk upaya koersif, sedangkan secara politik, terdapat ketidaksesuaian antara visi dan misi daerah dengan pelaksanaan di lapangan. 2) Implementasi Perda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Bondowoso terkendala oleh komunikasi, sumber daya, dan birokrasi
yang tidak terkoordinasi. 3) Penyebab utama banyaknya pengemis adalah mentalitas yang menganggap bahwa profesi mengemis lebih menguntungkan daripada bekerja seperti orang lain pada umumnya, ditambah dengan faktor
pendidikan rendah dan migrasi.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180108 Constitutional Law |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara |
Depositing User: | Ms Silvia Nurul Afivah |
Date Deposited: | 15 Jan 2025 06:53 |
Last Modified: | 15 Jan 2025 06:53 |
URI: | http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/39816 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |