Implementasi pasal 46 undang undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren di kabupaten banyuwangi perspektif fikih siyasah

Sodikun, Ali (2025) Implementasi pasal 46 undang undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren di kabupaten banyuwangi perspektif fikih siyasah. Undergraduate thesis, UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Text Ali Sodikun_204102030100.unknown Download (4MB)

Abstract

Pendidikan islam di Indonesia pada saat ini masih dikembangkan didalam pondok peantren, salah satu praktik pendidikan yakni pendidikan madrasah diniah menjadi bagian dalam pendidikan ke agamaan pondok pesantren. Undang undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren menjadi sejarah baru bentuk rekognisi (pengakuan) negara terhadap pesantren yang eksistensnya sudah ada berabad abad silam. Kemudian di Kabupaten Banyuwangi sendiri Kementrian Agamalah yang menjalankan Undang-Undang tersebut untuk direalisasikan kepada pondok pesantren yang ada di Kabupaten Banyuwangi.
Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Pasal 46 Undang-Undang No.18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Kabupaten Banyuwangi? 2) Bagaimana Implementasi Pasal 46 Undang-Undang No.18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Kabupaten Banyuwangi Persepektif Fikih Siyasah?.
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Pasal 46 Undang-Undang No.18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Kabupaten Banyuwangi). 2) Untuk menganalisa Bagaimana Implementasi Pasal 46 Undang-Undang No.18 Tahun 2019 Tentang pesantren di Kabupaten Banyuwangi Persepektif Fikih Siyasah.
Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni Observasi, Dokumentasi, dan Wawancara.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: 1) bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi menggunakan aplikasi Simba dalam melaksankan pasal 46 undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren,yang mana hal tersebut dinaungi oleh pemerintah pusat. Namun dalam pelaksanaan nya belum maksimal. 2) Dalam pelaksanaan pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren tersebut belum sesuai dengan Perspektif Fikih Siyasah, karena tidak terpenuhinya satu Prinsip dari keempat Prinsip Umum dalam Fikih Siyasah. Yaitu Prinsip Fikih Prioritas, karena bantuan akan turun ke pondok pesantren berdasarkan proposal yang masuk ke Kementrian Agama.

Actions (login required)

View Item