PENGGUNAAN SARANA IBADAH SEBAGAI TEMPAT KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM

Arsilah, Salsa Tata (2024) PENGGUNAAN SARANA IBADAH SEBAGAI TEMPAT KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text SALSA TATA ARSILAH_201102030022.pdf Download (3MB)

Abstract

Kata Kunci: Sarana Ibadah, Tempat Kampanye, Pemilihan Umum.
Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia diperlukan adanya kampanye
para kandidat diberikan kebebasan dalam melakukan kegiatan berkampanye guna
menarik perhatian masyarakat. Kebebasan dalam berkampanye juga memiliki
batasan yang tidak bertentangan dengan asas pemilu yang ada di atas, seperti
batasan larangan pelaksanaan kegiatan kampanye dalam tempat umum seperti
tempat ibadah telah tertulis dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum dalam pasal 280. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat
pelanggaran yang terjadi berkampanye di tempat ibadah, dalam data Bawaslu
terdapat 16 % pelanggaran berkampanye di tempat ibadah.
Rumusan Masalah: 1) Bagaimana peraturan perundang-undangan tentang
kampanye di tempat ibadah dalam pemilihan umum? 2)Bagaimana peraturan
berkampanye di tempat ibadah menurut teori Maslahat?
Tujuan Penelitian: 1) Untuk menganalisis mekanisme peraturan
berkampanye di sarana ibadah yang berlaku dalam Peraturan Perundang-
undangan yang ada di Indonesia. 2) Untuk menganalisis peraturan berkampanye
di tempat ibadah menurut teori Maslahat.
Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang mana norma
menjadi pijakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan ialah
pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan history. Untuk memperoleh
suatu data dan informasi maka peneliti menggunakan penelitian kepustakaan
untuk memperoleh hasil secara utuh.
Hasil dari penelitian ini ialah: 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 selaras dengan
Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 menggunakan tempat
pendidikan, tempat beribadah dan fasilitas pemerintahan kecuali untuk tempat
pendidikan dan fasilitas pemerintahan jika dalam acara mendapat izin dari
penanggung jawab tempat pemilik acara dimaksud dan menghadiri acara tanpa
menggunakan ataupun membawa atribut kampanye pemilu. 2) Kampanye
ditempat ibadah dalam penerapannya tidak sesuai dengan teori kemaslahatan
untuk meraih kemanfaatan dan mengurangi kemudaratan karena tempat ibadah
tidak dipergunakan sesuai kegunaannya sehingga menimbulkan kontoversi yang
dapat merusak nilai agama.

Actions (login required)

View Item