IMPLEMENTASI WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DALAM MEMENUHI PEMBANGUNAN JALAN DESA BAGI MASYARAKAT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Sari, Ria Nofita (2024) IMPLEMENTASI WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DALAM MEMENUHI PEMBANGUNAN JALAN DESA BAGI MASYARAKAT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text Ria Nofita Sari_201102030014.pdf Download (4MB)

Abstract

Kata Kunci: Implementasi, Wewenang, Pembangunan Jalan, Fiqih Siyasah
Jalan desa merupakan jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang
tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan
merupakan jalan umum yang menghubungkan Kawasan antar permukiman di
dalam desa. Pemerintah Daerah tidak memiliki wewenang dalam pembangunan
jalan desa, karena pembangunan jalan desa sepenuhnya menjadi tanggungjawab
masing-masing desa, namun apabila Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan
wewenang Pembangunan Jalan, Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah
Daerah kota, dan Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengambilalihan
pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa.
Fokus penelitian ini : 1) Bagaimana wewenang pemerintah Kabupaten
Blitar dalam memenuhi pembangunan jalan desa? 2) Apakah pemerintah
Kabupaten Blitar telah mengimplementasikan wewenangnya dalam pemenuhan
pembangunan jalan desa sesuai dengan perspektif fiqih siyasah?
Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana wewenang
pemerintah Kabupaten Blitar dalam pemenuhan pembangunan jalan desa. 2)
Untuk mengetahui bagaimana implementasi wewenang pemerintah Kabupaten
Blitar dalam pemenuhan pembangunan jalan desa perspektif fiqih siyasah.
Penelitian ini menggunakan metode penlitian hukum yuridis empiris,
dengan pendekatan yuridis sosiologi untuk menentukan dan memahami hukum
sebagai lembaga sosial dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.
Penelitian ini sampai pada Kesimpulan bahwa 1) Pemerintah Daerah Kabupaten
Blitar dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki wewenang memberikan
rekomendasi verifikasi perencanaan teknik yang desa buat dalam hal
pembangunan, kemudian jika Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan
wewenangnya dalam pembangunan jalan maka Pemerintah Daerah kabupaten,
Pemerintah Daerah kota, dan Pemerintah Daerah provinsi melakukan
pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa. 2) Pemerintah
Daerah Kabupaten Blitar telah mengimplementasikan wewenangnya dengan
memberikan rekomendasi verifikasi perencanaan teknik yang desa buat, namun
belum mengimplementasikan wewenangnya dalam hal pengambilalihan
pelaksanaan pembangunan jalan desa meskipun dari desa masih memiliki banyak
sekali kekurangan dalam hal pembangunan jalan desa ini, mengingat masih
banyaknya kondisi jalan desa yang jauh dari kata layak.

Actions (login required)

View Item