Pembulatan Harga Di Stasiun Bahan Bakar Umum Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Balung Lor)

Sabira, Annisa Az Zahra (2024) Pembulatan Harga Di Stasiun Bahan Bakar Umum Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Balung Lor). Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Annisa Az Zahra Sabira_201102020001.pdf Download (4MB)

Abstract

Annisa Az Zahra Sabira,2024 : Pembulatan Harga Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada SPBU Balung Lor).

Kata Kunci : Pembulatan Harga, Perlindungan Konsumen, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pembulatan harga yang terjadi di SPBU memang tak jarang terjadi hal tersebut dilakukan oleh operator SPBU untuk memperlancar antrian dan mempermudah transaksi ketika pembelian Bahan Bakar Umum (BBM), tetapi dalam hal ini pembulatan ha rga yang terjadi khususnya di SPBU Balung Lor tidak sesuai dengan peraturan UUPK dan KHES, juga menurut PERMENDAG RI No 35/M-DAG/PER/7/2013 peraturan tersebut memperbolehkan adanya pembulatan harga tetapi tetap harus memperhatikan nilai rupiah yang masih beredar. Juga saat ini BBM menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk kebutuhan setiap harinya.
Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1) Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pembulatan harga di SPBU Balung Lor? 2) Bagaimana pembulatan harga di SPBU Balung Lor menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? 3) Bagaimana pembulatan harga di SPBU Balung Lor menurutKompilasi Hukum Ekonomi Syariah?.
Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mendeskripsikan apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pembulatan harga di SPBU Balung Lor. 2) Untuk mengkaji pembulatan harga di SPBU Balung Lor Ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 3) Untuk mengkaji pembulatan harga di SPBU Balung Lor Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian hokum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, perbandingan. Menggunakan sumber data primer diantaranya UUPK, KHES. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan sebelum dan sesudah dilapangan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.
Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Penyebab terjadinya pembulatan harga yang terjadi di SPBU karna terdapat beberapa alasan, salah satunya yaitu karna minimnya uang receh.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013. Peraturan tersebut memperbolehkan pembulatan harga jika terdapat nilai rupiah yang sudah tidak beredar, tetapi tetap harus memperhatikan nilai rupiah yang masih beredar. 2) Pembulatan harga menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak sejalan, kecuali konsumen tidak mempersalahkan pembulatan harga. 3) Pembulatan harga menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu tidak terpenuhinya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam unsur jual beli. Kecuali tidak adanya pihak yang dirugikan.

Actions (login required)

View Item