PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SPAYLATER BAGI PENGGUNA SHOPEE MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM PERDATA

Faizun, Sisda Adisti (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SPAYLATER BAGI PENGGUNA SHOPEE MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM PERDATA. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text SISDA ADISTI FAIZUN_204102020007.pdf Download (4MB)

Abstract

Sisda Adisti Faizun, 2024: Perlindungan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Spaylater Bagi Pengguna Shopee Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Keterlambatan pembayaran, Spaylater, Shopee, Hukum Perlindungan konsumen, Hukum Perdata.
Spaylater merupakan metode pembayaran yang menyediakan pinjaman bagi penggunanya, dalam melakukan transaksi pada e commerce shopee. Perlindungan hukum sangat diperlukan ketika terjadi permasalahann keterlambatan pembayaran oleh pengguna, ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata.
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana sistem perjanjian spaylater aplikasi Shopee menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata. 2) Bagaimana dampak keterlambatan pembayaran sypalater bagi pengguna shopee dan bagi pemilik spaylater menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata? 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap keterlambatan pembayaran spaylater bagi pengguna shopee menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata.
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui sistem perjanjian spaylater aplikasi Shopee menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata. 2) Untuk mengetahui dampak keterlambatan pembayaran sypalater bagi pengguna shopee dan bagi pemilik spaylater menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata. 3) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap keterlambatan pembayaran spaylater bagi pengguna shopee menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata.
Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan perundang-undangan, dengan jenis penelitian ialah empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi, pengambilan titik fokus dan tidak lupa penarikan kesimpulan serta verifikasi, Keabsahan data dengan teknik triangulasi.
Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Sistem perjanjian Spaylater memiliki aspek-aspek yang memerlukan perhatian lebih dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata. Meskipun secara umum perjanjian ini sah menurut hukum perdata, tetapi masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUPK. 2) Keterlambatan pembayaran SPayLater dapat berdampak buruk bagi pengguna Spaylater. Bagi penyedia layanan pinjaman, keterlambatan pembayaran dapat dianggap sebagai wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman. Namun, penerapan sanksi atau denda harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan tidak boleh memberatkan konsumen secara tidak wajar. Dalam hal ini, diperlukannya keseimbangan antara perlindungan hak-hak konsumen dan kepentingan penyedia layanan pinjaman dalam konteks keterlambatan pembayaran SPayLater. 3) Perlindungan hukum bagi pengguna Spaylater yang mengalami keterlambatan pembayaran harus memperhatikan ketentuan dalam Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata. Dalam UUPK, penyedia layanan SPayLater wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan, serta memperlakukan pengguna secara adil tanpa diskriminasi. Sedangkan dalam Hukum Perdata, meskipun keterlambatan pembayaran dapat dianggap sebagai wanprestasi, pengenaan sanksi harus tetap memperhatikan prinsip kepatutan dan itikad baik.

Actions (login required)

View Item