PENERAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TERHADAP LABA USAHA MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Mie Gacoan Kabupaten Jember)

Auda, Majdiya (2025) PENERAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TERHADAP LABA USAHA MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Mie Gacoan Kabupaten Jember). Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text MAJDIYA AUDA (Skripsi).pdf Download (2MB)

Abstract

Majdiya Auda, 2024: “Penerapan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Laba Usaha Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mie Gacoan Jember)

Kata Kunci: Pajak Bumi Dan Bangunan, Laba Usaha, Perlindungan Konsumen, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap laba usaha menjadi isu yang kompleks dalam konteks hukum perlindungan konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Salah satu instrumen perpajakan yang dibebankan kepada pemilik atau penguasa atas tanah dan bangunan, tidak hanya mempengaruhi sektor properti, tetapi juga dapat berdampak pada biaya operasional dan keuntungan usaha. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, beban pajak yang meningkat dapat mempengaruhi harga barang atau jasa yang ditawarkan oleh pengusaha, yang pada akhirnya berisiko merugikan konsumen jika beban tersebut dialihkan dalam bentuk kenaikan harga. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menekankan pada prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi, yang seharusnya memperhatikan tidak hanya kepentingan pelaku usaha, tetapi juga dampaknya terhadap konsumen. Penerapan PBB harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik eksploitatif dan mendukung keberlanjutan ekonomi yang adil dan transparan.
Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana penerapan pajak bumi dan bangunan terhadap laba usaha menurut hukum perlindungan konsumen di mie gacoan Jember? 2) Bagaimana penerapan pajak bumi dan bangunan terhadap laba usaha menurut kompilasi hukum ekonomi syariah di mie gacoan Jember?
Pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus dipakai pada penelitian ini. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian ini. Lokasi penelitian berada di Tegal Boto Lor, Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, tepatnya di Kedai Mie Gacoan Jember.
Pada studi ini disimpulkan hasil temuan bahwa ketentuan terkait penambahan pajak restoran dalam transaksi di Mie Gacoan Jember, 1) meskipun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak langsung dikenakan pada laba usaha, besaran PBB yang dikenakan pada Mie Gacoan Jember terbilang kecil dan tidak sebanding dengan laba yang diperoleh. Hal ini menyebabkan ketimpangan yang berdampak pada kenyamanan dan keamanan konsumen. PBB yang rendah dianggap tidak memadai untuk restoran dengan kapasitas terbatas, sementara jumlah konsumen terus meningkat. Ini dianggap tidak adil karena restoran memperoleh keuntungan besar tanpa memperhatikan fasilitas yang sesuai dengan hak konsumen. 2) bahwa menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), penerapan pajak bumi dan bangunan yang dibebankan kepada konsumen tanpa penjelasan sebelumnya dapat membuat akad jual beli menjadi tidak sah. Hal ini karena adanya unsur paksaan yang bertentangan dengan prinsip akad yang harus didasarkan pada kesepakatan sukarela antara penjual dan pembeli.

Actions (login required)

View Item