KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.DALAM SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

IZZAH, ZAHROTUL (2025) KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.DALAM SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate thesis, UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Text ZAHROTUL IZZAH_S20193078.pdf Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK
Zahrotul Izzah, 2024: “Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah”
Kata Kunci : Dewan Perwakilan Daerah, Sistem Bikameral, Fiqh Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini membahas kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem bikameral di Indonesia, serta analisisnya berdasarkan perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Sebagai bagian dari sistem parlemen Indonesia, DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang dibentuk melalui amandemen UUD 1945 dengan tujuan memperkuat representasi daerah dalam kebijakan nasional. Meskipun memiliki kedudukan konstitusional setara dengan DPR, kewenangan DPD masih terbatas, terutama dalam hal legislasi.
Fokus penelitian: 1) Bagaimana kedudukan dan kewenangan konstitusional DPD berdasarkan sistem bikameral di Indonesia? 2) Bagaimana analisis fiqh siyasah dusturiyah terhadap kewenangan DPD dalam sistem parlemen Indonesia? Dan tujuan penelitian: 1) Mendeskripsikan kedudukan dan kewenangan konstitusional DPD berdasarkan sistem parlemen bikameral di Indonesia. 2) Mendeskripsikan kedudukan dan kewenangan konstitusional DPD sebagai lembaga negara republik Indonesia prespektif fiqh siyasah dusturiyah.
Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan atau library research untuk menganalisis berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui Analisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan dengan pendekatan perundang undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) DPD memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pusat dan daerah melalui fungsi konsultatif dan pengawasan. Namun, keterbatasan kewenangan DPD mengindikasikan bahwa sistem bikameral Indonesia bersifat asimetris. 2) Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, Kewenangan DPD merupakan bagian dari Lembaga ahl al-halli wa al-'aqd, dalam konteks pemerintahan islam. Kedudukan ahl al-halli wa al-'aqd jangkauannya lebih luas di banding dengan DPD. Tugas dan wewenang ahl al-halli wa al-'aqd berdiri sendiri tanpa adanya intervensi dari Khalifah. Sedangkan dalam sistem bikameral di Indonesia kewenangan DPD memiliki keterbatasan terutama dalam proses legislasi.

Actions (login required)

View Item