IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016 DALAM MEMENUHI AKSESIBILITAS TRANSPORTASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Al Bari, Muhammad Saifillah (2025) IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016 DALAM MEMENUHI AKSESIBILITAS TRANSPORTASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS. Undergraduate thesis, UINKHAS JEMBER.

Text SKRIPSI MUHAMMAD SAIFILLAH AL BARI 2025.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK
Muhammad SaifIllah Al Bari: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2016 Dalam Memenuhi Aksesibilitas Transportasi Publik bagi
Penyandang Disabilitas
Kata Kunci: Implementasi, Aksesibilitas, Trasnportasi Publik, Disabilitas.
Penyandang disabilitas di Indonesia sering menghadapi diskriminasi dan
keterbatasan akses, termasuk dalam transportasi publik. Meskipun pemerintah
telah mengeluarkan kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan
Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 untuk meningkatkan aksesibilitas,
implementasi fasilitas yang ramah disabilitas masih perlu ditingkatkan.
Pemerintah daerah, khususnya di Jember, diharapkan memperbaiki fasilitas
transportasi publik untuk memastikan penyandang disabilitas dapat mengaksesnya
dengan mudah dan nyaman.
Fokus penelitian yakni: 1.) Bagaimana pelaksanaan hak mendapat
aksesibilitas transportasi yang layak bagi penyandang Disabilitas berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang hak Penyandang Disabilitas? 2.)
Apa saja hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam Implementasi
aksesibilitas transportasi Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten
Jember? 3.) Upaya apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Jember Untuk Mengatasi Hambatan Tersebut?
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu
dengan menggunakan data sekunder untuk mendapatkan data terkait dengan
permasalahan penelitian sebagai data awal dan setelah itu menggunakan data
primer atau dilapangan. Penelitian yuridis empiris yakni mengkaji bekerjanya
hukum dalam masyarakat.
Penelitian ini menghasilkan bahwa 1.) pemerintah Kabupaten Jember
sudah berusaha untuk menyediakan fasilitas transportasi publik yang aman dan
nyaman bagi penyandang disabilitas sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2016,
implementasinya belum optimal. Fasilitas yang tersedia masih terbatas pada bus
antar jemput sekolah, dan angkutan umum lainnya belum sepenuhnya memenuhi
aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas. Beberapa fasilitas
yang ada juga rusak, sehingga mengurangi kenyamanan dan keamanan bagi
penyandang disabilitas. 2.) pemerintah daerah Kabupaten Jember menghadapi
beberapa hambatan dalam mengimplementasikan aksesibilitas transportasi publik
bagi penyandang disabilitas. Hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah
kurang efektifnya sosialisasi dan pengawasan terkait perda, fasilitas untuk
penyandang disabilitas di transportasi swasta yang belum memadai, kurangnya
komitmen Dinas Perhubungan dalam menjalankan peraturan, serta belum
maksimalnya kewenangan yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam melaksanakan
peraturan tersebut. 3.) berdasarkan fakta di lapangan, upaya pemertintah daerah
dalam mengatasi hambatan Implementasi Perda Kabupaten Jember Dalam
Memenuhi Aksesibilitas Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas belum
terlaksana dengan baik. Pemerintah daerah hanya sebatas melakukan perencanaan
tanpa tindakan nyata untuk mengatasi hambatan dalam implementasi peraturan
tersebu

Actions (login required)

View Item