Analisis Yuridis Permohonan Pra Peradilan Dalam Tindak Pidana Korupsi : Studi Penetapan Nomor 1/PID. PRA/2023/PN. Plk

Mufidah, Nur (2025) Analisis Yuridis Permohonan Pra Peradilan Dalam Tindak Pidana Korupsi : Studi Penetapan Nomor 1/PID. PRA/2023/PN. Plk. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad siddiq Jember.

Text Nur Mufidah_S20194074.pdf Download (1MB)

Abstract

Kasus Willem Hengki yang bermula dari penetapannya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi menunjukkan dinamika penting dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Meskipun tuduhan tersebut berkaitan dengan penggunaan dana desa untuk membayar proyek jalan usaha tani yang telah terlaksana dan bermanfaat bagi masyarakat, Willem tetap ditangkap, ditahan, dan didakwa tanpa melalui proses penyelidikan dan pembuktian yang memadai. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang membebaskan Willem dari seluruh dakwaan serta diperkuat oleh Mahkamah Agung menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah bertindak di luar prinsip keadilan dan hukum acara pidana.
Sebagai bentuk pemulihan terhadap kerugian hukum, sosial, dan psikologis yang dialami, Willem Hengki mengajukan permohonan praperadilan untuk menuntut ganti kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum atas permohonan tersebut serta konsekuensi yuridis dari penetapan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Plk. Fokus dan tujuan penelitian ini yaitu Apa yang menjadi dasar pertimbangan permohonan pra peradilan dalam penetapan Nomor 1/Pid. Pra/2023/PN. Plk? Bagaimana konsekuensi yuridis dalam penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Plk?.
Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Metode Bahan hukum yang dilakukan adalah metode penelitian kepustakaan. Metode analisis bahan hukum yang digunakan merupakan analisis deskriptif kualitatif dengan cara memanfaatkan bahan-bahan hukum tertulis yang ada. Dan menggunakan 3 landasan teori yakni teori pra peradilan, teori tindak pidana dan teori tindak pidana korupsi.
Hasil penelitian ini adalah : 1). Dasar pertimbangan permohonan Pra peradilan dalam penetapan pra peradilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Plk Adalah Mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan yang dilakukan terhadap William Hengki serta permohonan pra peradilan memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam KUHAP. 2). Dalam kasus ini, pemohon dinyatakan tidak terbukti bersalah atas tuduhan tindak pidana korupsi dan berhak untuk menuntut ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya. Konsekuensi yuridis dari penetapan pra peradilan ini adalah pembatalan penetapan tersangka dan pengabulan ganti kerugian sebesar Rp. 500.000,- kepada pemohon. Serta Penelitian ini menunjukkan bahwa permohonan pra peradilan dalam tindak pidana korupsi dapat menjadi salah satu mekanisme untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan dalam proses peradilan pidana.
Kata kunci : Pra Peradilan, Permohonan, Tindak Pidana Korupsi.

Actions (login required)

View Item