Content uploaded by Rumawi Rumawi
Author content
All content in this area was uploaded by Rumawi Rumawi on May 30, 2025
Content may be subject to copyright.
i
R
REFLEKS
I
I KRITI
S
S DA
N
N HARAPA
N
N BAG
I
I
PERKEMBANGA
N
N HUKU
M
M INDONESIA
Percikan Pemikiran 100 Tahun Pendidikan Tinggi
Hukum Di Indonesia
PENYUNTIN
G
G
:
:
Gratianus Prikasetya Putra
Rizky Banyualam Permana
Kurnia Togar Pandopotan Tanjung
202
4
4
ii
REFLEKSI KRITIS DAN HARAPAN BAGI PERKEMBANGAN HUKUM
INDONESIA
Percikan Pemikiran 100 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum Di
Indonesia
xi, 474 hlm. ; B5 17,6 cm x 25 cm
ISBN : 978-623-333-899-8
e-ISBN : 978-623-333-900-1 (PDF)
©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.
Cetakan 2024
Edisi Keenam, diterbitkan oleh UI Publishing
Anggota IKAPI & APPTI, Jakarta
Jalan Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat 10430
Telp. 0818 436500
Kompleks ILRC Gedung B Lt. 1 & 2
Perpustakaan Lama Universitas Indonesia
Kampus UI, Depok, Jawa Barat 16424
Tel. +62 21 788-88199; 0812 9476 1054
E-mail: uipublishing@ui.ac.id
Website: www.uipublishing.ui.ac.id
iii
K
KONTRIBUTOR
1. R. Narendra Jatna 38. Titi Anggraini
2. Timotius Benjamin Ebenezer 39. Rumawi
3. Junaedi Saibih 40. Yosea Iskandar
4. Natasya Yunita Sugiastuti 41. Bernadeth Trinita Laurencia
5. Ichwan Sukardi 42. Satrio Alif Febriyanto
6. Artha Debora Silalahi 43. Muhammad Firman
7. Lusie Indrawati Susantono 49. Diffaryza Zaki Rahman
8. Aking Saputra 50. Heru Susetyo
9. Wahyu Andrianto
10. Melvyn Kearney
11. Fahrurozi
12. Ari Wahyudi Hertanto
13. Dodi Haryono
14. Prof. Satya Arinanto
15. Mutiara Hikmah
16. Savitri Nur Setyorini
17. Lutfi Djoko D,
18. Diani Sadiawati
19. Wiwiek Awiati
20. Diana Puspasari
21. Novarina Dewi
22. Sardjono Sigi
23. Achmad Fikri Rasyidi
24. Dessy Eko Prayitno
25. Candely Ruth Rufela Satya
26. Immanuel A. Indrawan
27. Bani Pamungkas
28. Benedicta Bitia Yaffa Abebi
29. Fitriana
30. Trisha Dayanara
31. Abdurrahman Al-Fatih Ifdal
32. Ibrahim Ghifar Hamadi
33. Irdanuraprida Idris
34. Reihan Mika Madani
35. Gugum Ridho Putra
36. Antonius Adrian Nathaniel
37. Hari Prasetiyo
iv
K
KATA SAMBUTAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
2023 – 2027
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
,
Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah
SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga sivitas akademika Fakultas Hukum
Universitas Indonesia kembali dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum
melalui buku Percikan Pemikiran Makara Merah edisi ke-7 ini. Buku ini merupakan
bagian dari komitmen kami untuk terus menyebarluaskan ilmu yang telah
dikembangkan di kampus tercinta, sekaligus sebagai bentuk penghargaan terhadap
perjalanan panjang institusi ini yang tahun ini memperingati 100 tahun berdirinya
sebagai
Rechtshogeschool
pada tahun 1924.
Kumpulan tulisan dalam edisi ini mencakup berbagai bidang ilmu hukum,
termasuk hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum kesehatan, hukum
Islam, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hingga
filsafat hukum. Beragam topik yang diangkat mencakup isu-isu aktual yang relevan,
serta persoalan hukum yang bersifat fundamental. Buku ini merupakan wujud ikhtiar
sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk terus berkontribusi
kepada bangsa, sebagaimana yang telah diupayakan sejak era
Rechtshogeschool
.
Terlebih di era saat ini, tantangan hukum dirasa semakin berat karena
hukum tidak
lagi untuk masyarakat
untuk mencapai keadilan. Perlu adanya rekalibrasi dan
rekonsiliasi untuk mejembatani teori dan praktik, dan buku ini adalah salah satu
upaya kecil kami dalam mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya, hukum adalah
untuk keadilan, dan pendidikan hukum adalah pendidikan untuk mencapai keadilan.
Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para
editor yang telah bekerja dengan penuh ketelitian dan kesabaran dalam menyunting
setiap tulisan. Berkat kerja keras dan dedikasi mereka, karya -karya dalam buku ini
tersaji dengan kualitas terbaik, siap memberikan manfaat luas bagi pembaca. Tanpa
peran penting mereka, buku ini tidak akan mencapai standar akademik yang
diharapkan.
Selain itu, terima kasih kami sampaikan kepada para penulis yang telah
menyumbangkan pemikiran, waktu, dan ide-ide mereka yang luar biasa. Setiap tulisan
dalam buku ini adalah kontribusi berharga bagi perkembangan ilmu hukum di
Indonesia. Penghargaan yang tinggi juga kami berikan kepada tim penerbitan, yang
v
dengan sigap mengoordinasikan seluruh proses, mulai dari layout hingga distribusi,
sehingga buku ini dapat terbit tepat waktu.
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang
terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penerbitan buku
ini. Semoga Percikan Pemikiran Makara Merah edisi ke-7 ini menjadi sumber
inspirasi bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan dapat berperan aktif
dalam reformasi hukum menuju Indonesia Emas 2045, serta menjadi tonggak penting
dalam menyongsong abad kedua pendidikan hukum di Indonesia.
Selamat membaca.
Depok, Oktober 2024
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
.
Dr. Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., M.PP.
vi
K
KATA PENGANTAR KETUA TIM PENYUNTING
Salam sejahtera untuk kita semua..
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat
dan karunia-Nya, buku
Menyongsong Indonesia Emas: Percikan Pemikiran Makara
Merah dari FHUI untuk Indonesia
edisi ke-7 tahun 2024 akhirnya dapat diterbitkan
oleh UI Publishing, tepat pada momen istimewa Dies Natalis ke-100 Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, pada 28 Oktober 2024. Buku ini merupakan kumpulan
pemikiran dari berbagai sivitas akademika FHUI, mulai dari dosen, alumni, tenaga
kependidikan, hingga mahasiswa S1, S2, dan S3, yang semuanya berkontribusi
memberikan gagasan bagi kemajuan pembangunan hukum di Indonesia.
Setiap tulisan dalam buku ini menghadirkan beragam topik yang
mencerminkan keahlian dan fokus penelitian para penulisnya. Meskipun tema yang
disajikan bervariasi, tujuan utama dari seluruh karya ini tetap sama, yaitu turut
mendukung pengembangan hukum di Indonesia. Buku ini tidak hanya berfungsi
sebagai wadah bagi ekspresi pemikiran dan gagasan para
makara merah
—sebutan bagi
para alumni, pengajar, dan pembelajar FHUI—tetapi juga sebagai bentuk nyata dari
komitmen sivitas akademika dalam membangun sistem hukum yang lebih baik bagi
negeri ini.
Pembangunan hukum Indonesia adalah proses panjang yang membutuhkan
dedikasi serius dari seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, penerbitan buku
Percikan Pemikiran Makara Merah
ini tidak hanya sekadar perayaan atas 100 tahun
pendidikan hukum di Indonesia, tetapi juga bagian dari ikhtiar berkelanjutan kami
untuk terus menyalakan inspirasi, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia.
Buku ini diharapkan dapat menjadi percikan semangat yang akan terus menerangi
perjalanan panjang reformasi hukum Indonesia.
Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
para kontributor yang telah mencurahkan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk
menyusun karya dalam buku ini. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada
Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Parulian Paidi Aritonang, S.H.,
LL.M., M.PP., beserta Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan
Kemahasiswaan, Prof. Dr. M.R. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., serta Wakil
Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura & Administrasi Umum, Endah Hartati, S.H.,
M.H. Kami juga berterima kasih kepada tim manajemen FHUI, UI Publishing, serta
para penyunting—Gratianus Prikasetya Putra, Rizky Banyualam Permana, dan Kurnia
Togar Tanjung—yang bekerja keras demi keberhasilan terbitnya buku ini.
vii
Penghargaan khusus kami berikan kepada Kang Dede Wawan dan Mas Adi Prabowo
atas bantuan berharga mereka dalam proses penerbitan.
Akhir kata, kami berharap agar ikhtiar luar biasa yang diwujudkan melalui buku
ini dapat memberikan kontribusi yang luar biasa pula, baik bagi sivitas akademika
Fakultas Hukum Universitas Indonesia secara khusus, maupun bagi bangsa Indonesia
yang kita cintai. Semoga karya ini menjadi inspirasi bagi generasi masa depan dan
menjadi sumbangsih yang berarti dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045.
Salam Makara Merah ! FHUI Jaya ! Indonesia Adil Makmur Damai dan Sejahtera!
Ketua Tim Editor
Dr. Gratianus Prikasetya Putra, S.H., M.H.
viii
D
DAFTAR ISI
Sampul Judul ................................................................................................. i
Halaman Penerbitan ..................................................................................... ii
Kontributor .................................................................................................... iii
Kata Sambutan Dekan FHUI (2023-2027) .................................................. iv
Kata Pengantar Ketua Tim Penyunting ......................................................... vi
Daftar Isi ......................................................................................................... viii
Pendahuluan:
Menggaungkan Suara Para Sivitas Akademika
Hukum Pasca 100 Tahun Eksistensi Pendidikan Tinggi
Hukum di Indonesia
Gratianus Prikasetya Putra .................................................................
1
Bagian I: Percikan Pemikiran Pendidikan Hukum
1. FHUI Kampus
Nobile
Lusie Indrawati Susantono dan Aking Saputra
.......................
9
2. Refleksi Menuju 1 Abad Pendidikan Tinggi Hukum Di
FHUI: Hukum Adat Ke Mana Engkau Pergi?
Ibrahim Ghifar Hamadi .......................................................... 16
3. (Agar Tidak) ‘Jauh Panggang Dari Api’: Menjembatani
Kesenjangan
Law In Book
Dan
Law In Action
Melalui
Bangku-Bangku Fakultas Hukum
Achmad Fikri Rasyidi .............................................................. 22
4. Pendidikan Hukum Di Indonesia: Peran Dan Tantangan
Menuju Indonesia Emas 2045
Trisha Dayanara ....................................................................... 33
5. Pendidikan Hukum Untuk Profesi Hukum Dalam
Menghadapi Tantangan Secara Global Di Indonesia
Irdanuraprida Idris .................................................................. 43
6. Akses Terhadap Pendidikan Tinggi Hukum Berkelanjutan
Dan Pembelajaran Hukum Yang Humanistik
Artha Debora Silalahi .............................................................. 55
7. Pentingnya
Paradigm Shift
Pelatihan Kepramukaan Dalam
Membentuk Karakter Perawat Kebangsaan: Petikan
Pemikiran Alumni FHUI
Lutfi Djoko D, Diani Sadiawati, Wiwiek Awiati,
Diana Puspasari, Novarina Dewi, Sardjono Sigi .................... 63
8.
De Gustibus Non Est Disputandum
: Sebuah Refleksi Atas
Penggunaan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia
Savitri Nur Setyorini ................................................................ 74
ix
9. Sinergi Interdisiplinaritas Ilmu Dalam Kontekstualisasi
Memahami Pengetahuan Hukum Dan Relevansi
Memaknai Pendidikan Hukum
Artha Debora Silalahi .............................................................. 91
10. Pendekatan Interdisipliner: Pentingnya Ilmu Ekonomi
Dalam Pendidikan Hukum
Fahrurozi .................................................................................. 121
11.
Conscientization
: Realita Pendidikan Teluk Dalam, Nias
Selatan
Samuel Nifakhoi Sarumaha, & Dewa Ayu Indiana Ida
Loemongga Sandopart .................................................... 130
12. Hukum Kesehatan Dalam Lintasan Sejarah
Wahyu Andrianto .................................................................... 140
13. Menggagas Hukum Perkotaan Dalam Pendidikan
Hukum Indonesia
Bani Pamungkas ...................................................................... 148
14. Metode Interdisipliner Menurut Ronald Dworkin
Dalam Kaitannya Dengan Penelitian Dan
Pendidikan Tinggi Hukum Di Indonesia
Yosea Iskandar ......................................................................... 159
B
Bagian II: Percikan Pemikiran Hukum Publik
1. 64 Tahun UUPA: Melihat Kembali UUPA, APPA Yang
Tersisa Saat Ini, dan Perlunya Memberikan
Kepastian Hukum
Dessy Eko Prayitno & Candely Ruth Rufela Satya ................ 171
2. Kiprah Sivitas FHUI Di Lembaga Penyelenggara Pemilu
Era Reformasi
Titi Anggraini ........................................................................... 191
3. Sistem Perpajakan Indonesia:
Past, Present, And Future
Ichwan Sukardi ........................................................................ 205
4. Keberlakuan Asas
Systematische Specialiteit
di antara
Tindak Pidana Korupsi Dan Pidana Pasar Modal
R. Narendra Jatna & Timotius Benjamin Ebenezer .............. 220
5. Perkembangan Kelembagaan Pengadilan Pajak:Suatu
Miskonsepsi Tingkat Banding Pada Jenjang Peradilan
Dan Upaya Administrasi
Antonius Adrian Nathaniel, dan Hari Prasetiyo .................... 241
6. Ambiguitas Metode Penafsiran Konstitusi: Analisis
Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan
x
Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah
Di Indonesia Dengan Pendekatan Penafsiran Purposif
Berbasis Pancasila
Dodi Haryono dan Satya Arinanto ......................................... 262
7.
Fined To Be Fine:
Pengenaan Denda Terhadap Pengusaha
Atas Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja Sebagai
Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesejahteraan
Benedicta Bitia Yaffa Abebi, Savitri Nur Setyorini, dan
Fitriana ...................................................................................... 289
8. Tindakan Administrasi Pemerintahan Di Bidang
Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri Dan
Politik Luar Negeri Indonesia
Abdurrahman Al-Fatih Ifdal ................................................... 300
9. Tanggung Jawab Perusahaan
Outsourcing
Terhadap Hak
Pekerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 27/PUU-IX/2011 Dan Undang-Undang Cipta Kerja
Reihan Mika Madani, Savitri Nur Setyorini, dan
Fitriana ...................................................................................... 317
10. Urgensi Pengaturan Partai Politik Dalam Undang-Undang
Dasar Dan Problematika Konstitusional Akibat
Pengaturannya Dengan Undang-Undang
Gugum Ridho Putra ................................................................. 325
11. Polemik Moratorium Pembangunan Real Estat Di Bali:
Tabir Tumpang Tindih Kewenangan Dalam Sektor
Pariwisata
Satrio Alif Febriyanto dan Muhammad Firman .................... 338
12. Non-Trias Politica State Institutions In Indonesia
Rumawi ..................................................................................... 347
13. Mekanisme Pemulangan Dan Implikasi Hukum Eksekusi
Putusan
In Absentia
Terhadap Terdakwa Kasus Korupsi
Dan Tppu Yang Berstatus Interpol
Red Notice
Junaedi Saibih & Bernadeth Trinita Laurencia ..................... 356
B
Bagian III: Percikan Pemikiran Hukum Privat
1. Dinamika Masyarakat Dan Progresifitas Hukum Perikatan
(Suatu Telaah Praksis)
Ari Wahyudi Hertanto ............................................................ 368
2. Perluasan “Doktrin Kejelasan Makna”: Prinsip Penafsiran
Kontrak Dalam Praktek Hukum
Natasya Yunita Sugiastuti ......................................................... 380
3. Refleksi 100 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum Perjalanan
xi
Legislasi RUU HPI Indonesia
Mutiara Hikmah ...................................................................... 390
4. Dinamika Hukum Pengangkutan Laut Di Indonesia
Dalam Perjalanan Satu Abad Pendidikan Tinggi Hukum
Immanuel A. Indrawan ........................................................... 406
5. Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Piutang (
Cessie
)
Kreditur Dan Konsekuensi Hukum Terhadap Objek
Jaminan Yang Dibebani Hak Tanggungan (Studi Kasus
Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.)
Melvyn Kearney ....................................................................... 417
6. Menggagas Peradilan Perdata Khusus Profesi Medis
Wahyu Andrianto ..................................................................... 427
7. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Perlindungan
Kekayaan Intelektual Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan
Menengah (UMKM)
Junaedi Saibih .......................................................................... 435
8. Reformulasi
Quantitative Easing
Bank Indonesia: Antisipasi
Resesi 2024 melalui Adaptasi Hukum Kebijakan Moneter
Diffaryza Zaki Rahman ............................................................ 446
9. Mengakselarasi Hukum Di Bidang Kesejahteraan Sosial Sebagai
Kebijakan Hukum Progresif Dan Responsif
Heru Susetyo …………………………………………………………………… 454
P
Profil Penulis & Kontributor
.............................................................. 461
Rumawi
347
Percikan Pemikiran 100 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum di Indenesia
N
NON-TRIAS POLITICA STATE
INSTITUTIONS IN INDONESIA
Rumawi827
Introduction
Pancasila is a valuable foundation for all constructive legal principles in
Indonesia, characterized by its philosophical essence. The existence of Pancasila as
the ultimate source of all legal sources must be substantiated by the legislative
foundation. The foundation or formal legal basis is the Preamble of the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia.828 The principles of the Indonesian national
legal system formulated in the 1945 Constitution are based on Pancasila.829 The core
of Indonesia's legal system in the constitution is based on Pancasila, formulated in the
preamble of the Indonesian State constitution. Pancasila, as the national and state
identity, is intended to serve as a guiding principle in endeavors to bring about social
change and meet the requirements of practical implementation in all aspects, 830
including the legal aspect.
The concept of the rule of law was taken into account by the founding fathers
of Indonesia, and it is explicitly outlined in the constitution that has been and is
presently in effect in the country. The rule of law is a state that ensures the integrity
and justice of the law, and no authority is exempt from accountability.831 Law is
idealized as the dominant force in the dynamics of state life, above politics or
economics. The rule of law encompasses many principles, including the supremacy of
law, equality before the law, due process of law, limitation of power, independent state
institutions, free and impartial judiciary, state administrative court, constitutional court,
protection of human rights, being democratic (
democratische rechtsstaat
), a means
to realize the goals of the state (
welfare rechtsstaat
), transparency and social control,
and belief in one Almighty God. 832
827 Rumawi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UINKHAS) Jember, email:
rumawi@uinkhas.ac.id
828 Bayu Dwi Anggono and Emanuel Raja Damaitu, “Restrukturisasi Negara Kesatuan Republik
Indonesia Berbasis Hukum Yang Berbhineka Tunggal Ika,” in
Pancasila Menuju Satu Abad
Kemerdekaan
(Jember: Jember University Press, 2021), 13.
829 Padmo Wahjono,
Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila: Pidato Ilmiah
Pada Peringatan Dies Natalis Universitas Indonesia Ke-33
(Jakarta: Rajawali, 1983), 1.
830 Fendi Setyawan, “Institusionalisasi Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Dan Evaluasi
Peraturan Perundang-Undangan,”
Jurnal Legislasi Indonesia
18, no. 2 (June 30, 2021): 250,
https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.819.
831 Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, ed.,
Naskah
Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar
Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan, 1999-2002
, Ed. rev (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, Republik Indonesia, 2010), 61–62 Jilid II.
832 Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” Makalah, tt, 8–15, https://www.pn-
gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.
Rumawi
Non-Trias Politica State Institutions In Indonesia
348
The principles above, especially those of the independent state institutions, are
closely related to the organization of the form and content of the laws these organs
handle.833 Independent state institutions can enact specific laws and regulations
following their responsibilities and functions. They were commonly regarded as
constituents of the executive authority. Today, these institutions have developed to
become independent, and it is no longer entirely within the chief executive's
authority to designate or terminate their leaders.834
Numerous inquiries arise from the preceding descriptions, such as: 1) What is
the character of independent state institutions? 2) In what manner do independent
state institutions function? and 3) what is the practice of independent state institutions
in other countries? This paper aims to address the inquiries mentioned in the
subsequent discussion.
The Nature of Independent State Institutions
The constitutional structure in Indonesia is strongly influenced by the following
institutions: executive branch agencies (
eksekutive branch agencie
), ad hoc or
temporary state agencies, and independent state agencies (
independent agient
), in
addition to other non-structural institutions.835 Numerous terms describe independent
state institutions, including state auxiliary organs, auxiliary institutions, self-regulatory
agencies, independent supervisory bodies, and mixed-function.836 In European studies,
these independent agencies are commonly known as 'independent regulatory
agencies'; in the US, they have long been known as 'independent regulatory
commissions' (IRCs). In Indonesia, independent institutions are auxiliary state
agencies that complement the main state organs' duties and authorities, including
those with legislative, executive, and judicial powers.837
The term "auxiliary state agency" is the most frequently employed by
constitutional law scholars, despite the assertion that the terms "supporting state
agency" and "independent state agency" are also valid terms for this type of agency.
The term state auxiliary institutions is used instead of “auxiliary state agencies” to
avoid confusion with other institutions that are subordinate to constitutional state
agencies. They are beyond the jurisdiction of the executive, legislative, or judicial
833 Wahjono,
Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila: Pidato Ilmiah Pada
Peringatan Dies Natalis Universitas Indonesia Ke-33
, 8.
834 Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” 11.
835 Tri Suhendra Arbani, “Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat ‘The Fourth Branch
Of Government’ Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia,”
Supremasi Hukum
5, no. 2 (2016):
170.
836 Isharyanto,
Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Dan Konsttiusi Mengenai
Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)
(Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta, 2015), 207; Gunawan A. Tauda,
Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent
Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan
(Yogyakarta: Genta Press,
2012), 12.
837 Imran and Festy Rahma Hidayati, eds.,
Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan
Indonesia
: Bunga Rampai
(Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2019), 72–73; Ernawati
Munir, “Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembag a Negara Pasca Amandemen
Uud1945” (Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasioanal Tahun
2005, 2005), 20; bandingkan Saldi Isra,
Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika
Konstitusional
, Cetakan ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2020), 1–2.
Rumawi
349
Percikan Pemikiran 100 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum di Indenesia
branches of government, and they cannot be classified as private or non-governmental
organizations.838
State institutions not regulated by the constitution are declared independent
state institutions, state auxiliary bodies, independent regulatory agencies, or
independent regulatory commissions.839 The emergence of independent state
institutions can be attributed to the recognition that the notion of the organs of power
(trias politica) was inadequate in addressing some duties that need independence and
professionalism. Independent state institutions result from intricate state
responsibilities that demand independence to function. Empowering the
responsibilities of existing state institutions is being pursued by establishing new, more
specific institutions.840 Organs that are central government's arm's length agencies;
Organs that are local authorities; implementation agencies; Organs or institutions as
public/private partnership organizations; Organs as user-organizations; Organs that are
inter-governmental forums; Organs that are joint boards.841
Independent state agencies are explained in terms of principal-agent theory and
legal isomorphism. First, principal-agent theory developed in the United States and
was influential in Europe in the 1980s-1990s. The elected politicians/officials, namely
the DPR and the government as principals, delegate responsibility to independent
institutions as agents to achieve specific goals that need specific knowledge, skills, or
resources. Second, the isomorphism theory is a form of copying or imitating a process
or structure from one organization to another. This isomorphism is typically
accompanied by a diffusion process, which involves the transmission of values or
structures from a more dominant/stronger organization to a weaker one.842
Establishing independent state institutions is fine as long as their existence and
establishment reflect the following principles: 1. The principle of constitutionalism is
affirmed. Constitutionalism is a concept that advocates for the restriction of the
authority of government entities and leaders. 2. The principle of checks and balances.
838 Zaki Ulya,
Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Perkembangan Lembaga Negara
Pasca Reformasi)
(Aceh: Fakultas Hukum Universitas Samudra, 2019), 24,
https://www.researchgate.net/profile/Zaki-
Ulya/publication/330981083_HUKUM_KELEMBAGAAN_NEGARA_Kajian_Teoritis_Perkembanga
n_Lembaga_Negara_Pasca_Reformasi/links/5c5e3a88a6fdccb608b28215/HUKUM-KELEMBAGAAN-
NEGARA-Kajian-Teoritis-Perkembangan-Lembaga-Negara-Pasca-
Reformasi.pdf?origin=publication_detail; Andi Setiawan, Irma Fitriana Ulfah, and Muhtar Haboddin,
Pengantar State Auxiliary Agency
(Malang: UB Press, 2015), 3; Laurensius Arliman S,
Lembaga-
Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945)
(Yogyakarta: Deepublish, 2016), 22.
839 Yudi Widagdo Harimurti, “Dasar Hukum Penataan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur
Undang-Undang Dassar Negara Republik Indonesia,”
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan
4, no. 1 (June 30, 2019): 187, https://doi.org/10.17977/um019v4i1p186-196.
840 Ahmad Rayhan and Qotrun Nida, “Hierarkie Lembaga Negara Di Indonesia,”
Sultan
Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum
1, no. 1 (June 23, 2021): 74,
https://doi.org/10.51825/sjp.v1i1.11373.
841 Jimly Asshiddiqie, “Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945”
(Makalah, 2008), 7,
http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/091.%20Hubungan%20antar%20Lembaga%20Negara%
20Pasca%20Perubahan%20UUD%201945%20(25%20Maret%202008).pdf.
842 Imran and Hidayati,
Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia
: Bunga
Rampai
, 72–73.
Rumawi
Non-Trias Politica State Institutions In Indonesia
350
The principle of checks and balances embodies the essence of democracy building
and development. 3. The integration principle. It is impossible to establish state
institutions in a partial manner; their existence must be interconnected with other
existing institutions. 4. The principle of societal necessity. As the Constitution
outlines, the primary objective of state formulation is to ensure its citizens'
fundamental rights and well-being.843 The characteristics of independent supporting
institutions are determined by various criteria, including a. Explicitly specified in the
law regarding the commission by Congress. b. The President is prohibited from
making a discretionary decision to terminate the commission leader. c. Collective
leadership, rather than a singular leader. d. The leadership is not under the control or
preponderance of a specific political party. e. The commission leaders' office terms
are staggered rather than expiring simultaneously.844
Certain institutions or commissions fall under the jurisdiction of the executive
branch, while others operate independently. In general, the establishment of these
independent institutions is driven by the fact that the bureaucracy within the
government is no longer able to meet the demands for public services with increasing
quality standards and is expected to be more efficient and effective.845 The
establishment of independent state institutions is predicated upon various factors,
including: a. the delegitimization of current state institutions. b. The excessive
workload of current institutions requires the establishment of new institutions to
supplement them. c. As a step to adjust the state to the development of the
constitutional system and the demands of society. d. The development of authority in
the field of government is more complex. e. Implementation of good governance.846
There are about 13 independent regulatory agencies and about 40 executive
branch agencies, and the most important thing is that these institutions are based on
political legitimacy; when they are no longer relevant, they can be dissolved at any
time, and they can also be politically intervened at any time.847 104 independent state
institutions are formed with different names, including 7 (seven) ‘institution’, 31
‘agency’, 19 ‘council’, 1 (one) ‘office’, 20 ‘commission’, 15 ‘committee’, 3 (three)
‘council’, 2 (two) ‘assembly’, 1 (one) ‘ombudsman’, 1 (one) ‘authority’, 1 (one)
‘center’, 1 (one) ‘unit’, and 2 (two) ‘team’.848
843 Eka Nam Sihombing,
Hukum Kelembagaan Negara
(Medan: Pustaka Prima, 2018), 87.
844 Arbani, “Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat ‘The Fourth Branch Of
Government’ Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia,” 174; Tauda,
Komisi Negara Independen:
Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan
, 96–
97.
845 Jimly Asshiddiqie,
Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
(Jakarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 59.
846 Arbani, “Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat ‘The Fourth Branch Of
Government’ Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia,” 176.
847 Lusia Indrastuti and Susanto Polamolo,
Hukum Tata Negara Dan Reformasi Konstitusi Di
Indonesia
: Reflekasi Proses Dan Prospek Di Persimpangan
(Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2013),
152.
848 Laurensius Arliman S, “Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk
Mencapai Tujuan Negara Hukum,”
Kertha Semaya
: Journal Ilmu Hukum
8, no. 7 (2020): 1039,
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/59701.
Rumawi
351
Percikan Pemikiran 100 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum di Indenesia
F
Functions of Independent Mixed Organs
There has been rapid global development of state institutions in the context of
the Indonesian state and worldwide in the last three decades of the 20th century. This
is due to several factors, including a. The state is experiencing developments in which
economic and social life becomes very complex, resulting in the executive body
regulating almost all of society's life. b. Nearly all modern countries aim to achieve
prosperity for all their people, which is based on the concept of a welfare state. The
state must carry out functions appropriately, quickly, and comprehensively from all
existing state institutions to achieve this goal. c. The existence of actual conditions and
needs, both due to social, economic, political, and cultural factors amidst the
dynamics of the increasingly complex waves of globalism versus localism, resulting in
variations in the structure and function of state organizations and institutions growing.
d. The occurrence of a democratic transition results in various economic difficulties
due to different social and economic changes. Countries experiencing social and
economic changes force many countries to conduct institutional experimentation.849
The functions of independent state institutions are a. Managing tasks assigned by the
central government by coordinating the activities of various other agencies, b.
monitoring and facilitating the implementation of various central government policies,
and c. representing regional interests in dealing with the central government.
These additional institutions are always idealized as independent and often
have mixed semi-legislative and regulatory functions, semi-administrative, and even
semi-judicial. Therefore, the term independent and self-regulatory agencies has
emerged and developed in various countries.850 The reality of contemporary states
shows that independent state commissions also play a restricted role in limiting and
balancing the three original axes of power.851 They carry out state functions, but in
principle, if the duties and authorities of the organ are delegated from the holder of
original power, the institutional relationship is more derivative.852
The existence of an independent state institution is necessary considering
service efficiency, independence, and preventing political intervention, as well as the
principle of dividing state power altogether to avoid overlapping main tasks and
functions. It is necessary to support the restructuring of non-structural institutions and
provide macro suggestions and recommendations as follows: 1. Restructuring should
be understood as an effort to reposition, revitalize, and redefine the norms and
institutional structures of the state in the state system with the primary objective of
creating coherent and synergistic state institutions; 2. The initiative for reform towards
institutional restructuring and consolidation must come from the president with
expertise in moving the wheels of restructuring broadly, comprehensively, and
849 Ahmad Basarah, “Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State`S Organ Dalam Struktur
Ketatanegaraan Indonesia,”
Masalah-Masalah Hukum
43, no. 1 (2014): 1–2,
https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.1-8.
850 Martha Eri Safira,
Hukum Tata Negara Dalam Bingkai Sejarah Dan Perkembangan
Ketatanegaraan Di Indonesia
(Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2015), 105.
851 Syukron Jazuly Syukron Jazuly, “Independent Agencies Dalam Struktur Ketatanegaraan
Republik Indonesia,”
Supremasi Hukum
4, no. 1 (2015): 233.
852 Eki Furqon, “Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan Dalam
Sistem Ketatanegaraan Indonesia,”
Nurani Hukum
3, no. 1 (September 1, 2020): 79,
https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8523.
Rumawi
Non-Trias Politica State Institutions In Indonesia
352
fundamentally; and 3. Policy formulation must be participatory and involve all related
institutions and stakeholders.853
Practices of Independent State Institutions in Other Countries
As a reference, in England, the complications of social problems arising from
changes in socio-political configuration in the form of the Industrial Revolution in the
18th and 19th centuries could not only be resolved by relying on previously existing
institutional mechanisms but also be responded to by forming special agencies carried
out by parliament.854 In England, there are independent state institutions such as (1)
making regulations, such as the Health and Safety Commission of the Office of Fair
Trading; (2) providing advice, such as the Countryside Commission; and (3) resolving
disputes, such as the Commission for Racial Equality.855 The independent institutions
that are considered the most important or central agencies (Major Independent
Agencies), namely: The Central Intelligence Agency (CIA); The Environmental
Protection Agency (EFA); The General Services Administration (GSA); Other Major
Independent Agencies, Corporations, and Quasi Official Agencies, namely: American
Red Cross; National Foundation on the Arts and Humanities. Other independent
regulatory agencies include the Consumer Product Safety Commission (CPSC),
Federal Home Loan Bank Board, Federal Reserve Board, central bank,
Corporations, commissions, and other independent agencies, namely the Civil Rights
Commission and Panama Canal Commission.856
The United States Parliament creates an agency responsible to it in various
particular matters concerning legislative functions, such as the Federal
Communications Commission, the Civil Aeronautics Board, the Securities and
Exchange Commission, the National Labor Relations Board, the Federal Power
Commission, the Interstate Commerce Commission, the Federal Trade
Commission.857 In the United States, there are no less than 30 such bodies recorded as
special agencies that are relatively independent and carry out semi-judicial and semi-
legislative functions. In Scandinavian countries (Sweden, Denmark, Finland, and
Norway), France, New Zealand, Guyana Mauritius, and others, they also precisely
853 Isharyanto,
Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Dan Konsttiusi Mengenai
Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)
, 220–21; Tauda,
Komisi Negara Independen:
Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan
, 168–
69; Zainal Arifin Mochtar,
Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi
Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi
, Cetakan ke-1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2016), 194–99.
854 Safira,
Hukum Tata Negara Dalam Bingkai Sejarah Dan Perkembangan Ketatanegaraan Di
Indonesia
, 100; Josef Mario Monteiro,
Lembaga-Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945
(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), 167.
855 Monteiro,
Lembaga-Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945
, 168; Tauda,
Komisi
Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem
Ketatanegaraan
, 86.
856 Monteiro,
Lembaga-Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945
, 186; Tauda,
Komisi
Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem
Ketatanegaraan
, 86.
857 Monteiro,
Lembaga-Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945
, 168; Tauda,
Komisi
Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem
Ketatanegaraan
, 88.
Rumawi
353
Percikan Pemikiran 100 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum di Indenesia
form separate institutions out of the power of government, the power to make laws,
and the power of the judiciary to protect their citizens from unfair actions by the
government858
The practices of independent state institutions in these countries indicate that
the existence of independent state institutions is needed to carry out certain tasks that
are not carried out or have not been carried out by the central government based on
the trias politica.
C
Conclusion
The abovementioned explanation provides essential insight related to
independent state institutions. Independent state institutions emerge because state
institutions formed from the theory of the organ of power (Trias Politica) can no
longer accommodate specific tasks that require independence and professionalism in
their implementation. Independent state institutions have a role and function in
carrying out tasks of power outside the power of trias politica. These state institutions
have become common in other countries and show that independent state institutions
are needed to carry out specific power tasks.
References
Anggono, Bayu Dwi, and Emanuel Raja Damaitu. “Restrukturisasi Negara Kesatuan
Republik Indonesia Berbasis Hukum Yang Berbhineka Tunggal Ika.” In
Pancasila Menuju Satu Abad Kemerdekaan
. Jember: Jember University
Press, 2021.
Arbani, Tri Suhendra. “Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat ‘The Fourth
Branch Of Government’ Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia.”
Supremasi Hukum
5, no. 2 (2016).
Asshiddiqie, Jimly. “Gagasan Negara Hukum Indonesia.” Makalah, tt. https://www.pn-
gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia
.pdf.
——--------—. “Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945.”
Makalah, 2008.
http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/091.%20Hubungan%20
antar%20Lembaga%20Negara%20Pasca%20Perubahan%20UUD%2019
45%20(25%20Maret%202008).pdf.
——---------—.
Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
.
Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,
2006.
Basarah, Ahmad. “Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State`S Organ Dalam Struktur
Ketatanegaraan Indonesia.”
Masalah-Masalah Hukum
43, no. 1 (2014).
https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.1-8.
858 Safira,
Hukum Tata Negara Dalam Bingkai Sejarah Dan Perkembangan Ketatanegaraan Di
Indonesia
, 102–3.
Rumawi
Non-Trias Politica State Institutions In Indonesia
354
Furqon, Eki. “Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan
Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.”
Nurani Hukum
3, no. 1
(September 1, 2020): 77. https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8523.
Harimurti, Yudi Widagdo. “Dasar Hukum Penataan Lembaga Negara Yang Tidak
Diatur Undang-Undang Dassar Negara Republik Indonesia.”
Jurnal
Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
4, no. 1 (June 30,
2019): 186. https://doi.org/10.17977/um019v4i1p186-196.
Imran, and Festy Rahma Hidayati, eds.
Memperkuat Peradaban Hukum Dan
Ketatanegaraan Indonesia
: Bunga Rampai
. Jakarta: Sekretariat Jenderal
Komisi Yudisial RI, 2019.
Indrastuti, Lusia, and Susanto Polamolo.
Hukum Tata Negara Dan Reformasi
Konstitusi Di Indonesia
: Reflekasi Proses Dan Prospek Di
Persimpangan
. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2013.
Isharyanto.
Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Dan Konsttiusi Mengenai
Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)
. Surakarta: Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.
Isra, Saldi.
Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika
Konstitusional
. Cetakan ke-1. Depok: Rajawali Pers, 2020.
Mochtar, Zainal Arifin.
Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan
Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi
. Cetakan
ke-1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
Monteiro, Josef Mario.
Lembaga-Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945
.
Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.
Munir, Ernawati. “Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga
Negara Pasca Amandemen Uud1945.” Departemen Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasioanal Tahun 2005,
2005.
Rayhan, Ahmad, and Qotrun Nida. “Hierarkie Lembaga Negara Di Indonesia.”
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum
1, no. 1 (June 23, 2021).
https://doi.org/10.51825/sjp.v1i1.11373.
S, Laurensius Arliman. “Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia
Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum.”
Kertha Semaya
: Journal
Ilmu Hukum
8, no. 7 (2020).
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/59701.
———.
Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945)
. Yogyakarta: Deepublish,
2016.
Safira, Martha Eri.
Hukum Tata Negara Dalam Bingkai Sejarah Dan Perkembangan
Ketatanegaraan Di Indonesia
. Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2015.
Setiawan, Andi, Irma Fitriana Ulfah, and Muhtar Haboddin.
Pengantar State Auxiliary
Agency
. Malang: UB Press, 2015.
Setyawan, Fendi. “Institusionalisasi Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Dan Evaluasi
Peraturan Perundang-Undangan.”
Jurnal Legislasi Indonesia
18, no. 2
(June 30, 2021): 249. https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.819.
Sihombing, Eka Nam.
Hukum Kelembagaan Negara
. Medan: Pustaka Prima, 2018.
Rumawi
355
Percikan Pemikiran 100 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum di Indenesia
Syukron Jazuly, Syukron Jazuly. “Independent Agencies Dalam Struktur
Ketatanegaraan Republik Indonesia.”
Supremasi Hukum
4, no. 1
(2015).
Tauda, Gunawan A.
Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies
Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan
.
Yogyakarta: Genta Press, 2012.
Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, ed.
Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, Dan Hasil
Pembahasan, 1999-2002
. Ed. rev. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, Republik Indonesia, 2010.
Ulya, Zaki.
Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Perkembangan Lembaga
Negara Pasca Reformasi)
. Aceh: Fakultas Hukum Universitas Samudra,
2019. https://www.researchgate.net/profile/Zaki-
Ulya/publication/330981083_HUKUM_KELEMBAGAAN_NEGARA
_Kajian_Teoritis_Perkembangan_Lembaga_Negara_Pasca_Reformasi/li
nks/5c5e3a88a6fdccb608b28215/HUKUM-KELEMBAGAAN-
NEGARA-Kajian-Teoritis-Perkembangan-Lembaga-Negara-Pasca-
Reformasi.pdf?origin=publication_detail.
Wahjono, Padmo.
Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila: Pidato
Ilmiah Pada Peringatan Dies Natalis Universitas Indonesia Ke-33
.
Jakarta: Rajawali, 1983.