KESADARAN ISTRI DALAM KASUS POLIGAMI TANPA SEIZIN ISTRI SAH ( Studi Putusan No: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl )

Maulana, Irfan (2025) KESADARAN ISTRI DALAM KASUS POLIGAMI TANPA SEIZIN ISTRI SAH ( Studi Putusan No: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl ). Undergraduate thesis, UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Text SKRIPSI IRFAN MAULANA WATERMARK-3.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB)

Abstract

Irfan Maulana, 2025, Kesadaran Istri Dalam Kasus Poligami Tanpa Seizin Istri Sah (Studi Putusan Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl).

Kata Kunci : Kesadaran Istri, Kasus Poligami, Tanpa Seizin Istri Sah.

Perkawinan adalah institusi sakral yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal. Dalam Islam, pernikahan merupakan akad yang kuat dan ibadah. Hal ini diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mewajibkan pencatatan perkawinan untuk perlindungan hukum. Namun, praktik nikah siri tanpa izin istri pertama tanpa pencatatan resmi menjadi masalah serius yang melanggar hukum dan merugikan istri serta anak mereka. Seperti terlihat dalam putusan No. 287/Pid.B/2023/PN.Mgl, poligami tanpa izin berdampak negatif, termasuk penelantaran dan pelanggaran hak istri, yang mempertanyakan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik nikah siri.
Fokus penelitian ini terdiri dari: 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl ? 2) Bagaimana kesadaran istri dalam kasus poligami tanpa seizin istri sah pada kasus Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl?
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Analisis dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Adapun hasil penelitian dari skripsi ini: 1) Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl yakni terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 279 ayat 2 KUHP karena melakukan perkawinan kedua dengan mengetahui perkawinan sebelumnya masih menjadi penghalang yang sah, serta terbukti melakukan penelantaran dalam rumah tangga sesuai Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 3 tahun. 2) Pencatatan perkawinan dan perceraian merupakan syarat mutlak untuk pengakuan hukum, yang melindungi hak dan kewajiban suami istri. Seorang suami yang melakukan poligami tanpa izin dapat dianggap ilegal dan merugikan istri serta anak, mengakibatkan hilangnya tanggung jawab atas hak-hak seperti nafkah dan perlindungan. Kesadaran istri untuk melaporkan suami yang melakukan poligami tanpa izin menjadi elemen penting dalam legitimasi hukum dan perlindungan atas hak-haknya, maka kesadaran istri dalam kasus ini perlu untuk terus diapresiasi ditengah lemahnya penegakan hukum dan kurangnya pemahaman hukum di masyarakat yang memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan hukum yang berperspektif gender dan reformasi sistem hukum untuk meningkatkan kesadaran serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam konteks keluarga, guna menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan berkeluarga.

Actions (login required)

View Item