Analisis Asas Kedaulatan Rakyat Terhadap Eksistensi Partai Politik Pada Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia

Surya Waliden, Ibnu Alwaton (2025) Analisis Asas Kedaulatan Rakyat Terhadap Eksistensi Partai Politik Pada Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text (Skripsi) - IBNU ALWATON SURYA WALIDEN.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (16MB)

Abstract

Partai politik memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara rakyat dan pemerintah dalam sistem demokrasi. Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, menempatkan kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya, partai politik kerap menghadapi tantangan yang menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat, seperti korupsi, konflik kepentingan, dan lemahnya kaderisasi. Kondisi ini menciptakan paradoks dalam implementasi asas kedaulatan rakyat yang seharusnya menjadi dasar dari sistem demokrasi.
Penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama, yaitu: (1) bagaimana pemaknaan asas kedaulatan rakyat dalam partai politik pada sistem pemerintahan presidensial di Indonesia; (2) bagaimana pengaturan asas kedaulatan rakyat dalam sistem partai politik di Indonesia; dan (3) bagaimana konsep asas kedaulatan rakyat dalam sistem partai politik ke depan di Indonesia.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana asas kedaulatan rakyat tercermin dalam sistem pemerintahan presidensial, menilai efektivitas partai politik sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah, serta mengkaji kelemahan regulasi yang berpotensi menghambat perwujudan kedaulatan rakyat.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait lainnya.
Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat disparitas antara teori dan praktik. (1) secara teoritis, asas kedaulatan rakyat menegaskan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Dalam sistem presidensial, idealnya partai politik berfungsi sebagai alat bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi, memilih pemimpin, serta mengontrol jalannya pemerintahan melalui wakil-wakil yang dipilih secara demokratis; (2) Secara normatif, partai politik diwajibkan menjunjung prinsip demokrasi, namun secara praktik terjadi kerusakan demokrasi internal partai politik menjadi akar lemahnya perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem presidensial Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 belum mampu mengatasi problem struktural seperti lemahnya kaderisasi, rendahnya transparansi keuangan, dan dominasi elite partai; dan (3) untuk membangun sistem partai politik yang demokratis di masa depan, diperlukan reformasi struktural, perbaikan sistem kaderisasi, penguatan akuntabilitas keuangan, serta pengujian konstitusionalitas pasal-pasal yang membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan melalui mekanisme judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci : Asas Kedaulatan Rakyat, Partai Politik Sistem Pemerintahan Presidensial.

Actions (login required)

View Item