PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH MENURUT FATWA DSN-MUI (Study Atas Bmt Ugt Nusantara Capem Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi)

Hadiki, Ahmad Rijal (2025) PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH MENURUT FATWA DSN-MUI (Study Atas Bmt Ugt Nusantara Capem Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi). Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Ahmad Rijal Hadiki _S20182103..pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB)

Abstract

Ahmad Rijal Hadiki 2024, Pelaksanaan Pembiayaan Akad Mudharabah Menurut
Fatwa DSN-MUI (Study atas BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo,
Kabupaten Banyuwangi)
Kata kunci : , pembiayaan, mudharabah
BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo merupakan koperasi yang
menganut prinsip syariah dan berperan menjadi perantara anggota sebagai pemilik
dana yang kebanyakan adalah para pengusaha kecil dan bisnis oriented. BMT
UGT Nusantara Capem Tegaldlimo mengumpulkan dan menyalurkan dana
kepada anggotanya melalui beberapa produk simpanan dan pembiayaan.
Penelitian ini digunakan untuk mengungkap mengenai, 1. Bagaimana
pelaksanaan pembiayaan akad mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem
Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi? 2.Bagaimana tinjauan hukum mengenai
pelaksanaan pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem
Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 07/DSN-
MUI/IV/2000?
Tujuan penelitian ini ialah : 1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan
akad mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten
Banyuwangi 2.untuk mengetahui tinjauan hukum mengenai pembiayaan akad
mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi
berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research)
dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan ini melibatkan penggunaan
teknik wawancara dan analisis dokumen dalam proses penelitian.
Adapun hasil penelitian ini adalah : 1. Dalam penerapannya akad
pembiayaan mudharabah itu sudah mempunyai kesesuaian hukum dan syaratnya
dengan baik apabila memang ada tambahan sebuah prosedur itu bisa dikatakan
sebagai keputusan untuk menuju kesepakatan yang maslahat. 2. Perjanjian telah
dibuat secara sah, namun tidak memperhatikan salah satu prinsip syariah yang
ditetapkan pada produk penerimaan dan produk penyaluran dana pada perbankan
syariah, yaitu keseimbangan (tawazun). Hak dan kewajiban antara bank dan
nasabah tidak seimbang karena klausul perjanjian telah dibuat terlebih dahulu oleh
bank yang bertujuan untuk memproteksi dirinya dari segala kerugian yang
mungkin dilakukan oleh nasabah, sedangkan nasabah tidak diberi kesempatan
untuk memberikan pendapat, saran ataupun kesempatan untuk merefisi klausul
perjanjian pembiayaan tersebut. Jadi Dengan adanya pengaturan mengenai
penggunaan prinsip syariah sebagai dasar dalam membuat perjanjian diharapkan
undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah dapat
memberikan payung hukum sehingga perjanjian tersebut tidak bertentangan
dengan aturan Syariah.

Actions (login required)

View Item