Harmonisasi Pasal 42 Peraturan Daerah Jawa Timur Terhadap Kebebasan Berkontrak.

Maulidiyah, Uzlifatul (2025) Harmonisasi Pasal 42 Peraturan Daerah Jawa Timur Terhadap Kebebasan Berkontrak. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Uzlifatul Maulidiyah_214102020004.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB)

Abstract

Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Jawa Timur melarang pengusaha menahan dokumen asli milik pekerja, seperti ijazah. Namun praktik ini masih ada yang menerapkan sebagai jaminan agar pekerja tetap bekerja sesuai kontrak. Contohnya kasus yang terjadi di PT. Bina Artha Venture cabang Lumajang. Di sisi lain, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak dalam menyusus perjanjian, selama tidak bertentangan dengan hukum. Perbedaan aturan ini memunculkan potensi konflik dalam penyususnan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha.
Berdasarkan konteks penelitian, terdapat tiga fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana karakteristik kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja? 2) Bagaimana harmonisasi antara Pasal 42 Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata? 3) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap kebebasan berkontrak?
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, serta perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (Library research). Adapun teknik analisis yang digunakan mencakup identifikasi fakta hukum, pengumpulan sumber hukum, analisis permasalahan, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Karakteristik kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja memberikan kebebasan kepada para pihak dalam membuat perjanjian, tetapi kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Perjanjian tetap harus memenuhi syarat sah, salah satunya adalah tidak bertentangan dengan peraturan yang mengandung larangan, seperti Pasal 42 Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang bahkan memiliki ancaman pidana dalam Pasal 72. 2) Harmonisasi antara Pasal 42 Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Pasal 1338 KUHPerdata menunjukkan bahwa aturan ini tidak bertentangan , melainkan saling melengkapai. KUHperdata menjadi dasar perjanjian secara umum, sementara UU Ktengakerjaan memberikan pengaturan lebih spesifik terkait hubungan kerja, dan Perda Penyelenggaraan Ketengakerjaan hadir sebagai bentuk perlindungan tambahan bagi pekerja di tingakat daerah Jawa Timur. 3) Pandangan hukum islam terhadap asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa islam mengakui kebebasan dalam berkontrak, tetapi dengan batasan yang lebih ketat dibandingkan dengan hukum perdata. Kebebasan dalam islam bukan bersifat mutlak, melainkan harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan keseimbangan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam suatu akad.
Kata Kunci: Kebebasan Berkontrak, Harmonisasi Hukum, Hukum Ketenagakerjaan.

Actions (login required)

View Item