Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Rachma, Ananda Unzilatur (2025) Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text Ananda Unzilatur Rachma_211102030049.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB)

Abstract

Ananda Unzilatur Rachma, 2025: Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, DPRD, Peraturan Daerah, Minuman Beralkohol.
DPRD memiliki peran penting dalam memastikan peraturan daerah yang telah disahkan dan benar-benar dilaksanakan di lapangan. Salah satu perda yang menjadi perhatian adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan ini hadir sebagai upaya pemerintah daerah dalam menekan dampak negatif dari peredaran minuman beralkohol di masyarakat. Namun, efektivitas perda ini tentu sangat bergantung pada seberapa maksimal fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD.
Fokus masalah dari penelitian ini: 1) Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Lumajang berlandaskan pada konsep ahl al – hall wa al-‘aqd dalam fiqih siyasah, 2) Apa saja hambatan yang dihadapi oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah tersebut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota DPRD dan pihak terkait lainnya, serta dokumentasi dan studi pustaka. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam dinamika pelaksanaan fungsi pengawasan di lapangan.
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) Pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Perda No 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dilumajang dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan akuntabilitas. Untuk pengawasannya dilakukan melalui sosialisasi, inspeksi dan evaluasi dari laporan masyarakat. Namun untuk implementasi pengawasannya masih belum merata terutama didaerah terpencil sehingga perlu adanya koordinasi yang lebih baik. 2) Hambatan yang dihadapi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah terutama berasal dari belum adanya pedoman teknis yang jelas mengenai mekanisme pengawasan dan pembagian tugas antar instansi terkait. Hal ini menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. selain itu koordinasi antara DPRD dan lembaga terkait masih belum lancar dan juga ada hambatan politik yang sering muncul berupa tekanan dari pihak luar yang mengganggu objektivitas pengawasan.

Actions (login required)

View Item