Perlindungan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Rangka eSAF Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah

Maghfiroh, Nailatul (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Rangka eSAF Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah. Undergraduate thesis, UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Text skripsi NAILA BARU watermax.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi maraknya kasus rangka sepeda motor yang tiba-tiba patah, menunjukkan adanya cacat tersembunyi yang merugikan konsumen secara finansial dan membahayakan keselamatan jiwa. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan hukum terkait cacat tersembunyi pada kerusakan sepeda motor dengan rangka eSAF masih perlu dikaji lebih lanjut. Permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah bentuk perindungan hukum terhadap konsumen terhadap cacat tersembunyi pada kerusakan rangka eSAF serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah.
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana perlindungan konsumen kendaraan bermotor dengan rangka eSAF perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen? 2) Bagaimana perlindungan konsumen kendaraan bermotor dengan rangka eSAF Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen kendaraan bermotor dengan rangka Esaf Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 2) Untuk mengkaji bagaimana perlindungan konsumen kendaraan bermotor dengan rangka eSAF Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
Penelitian ini merupakan jenis pendekatan yuridis normatif melalui metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersumber dari Undang-Undang serta literatur seperti buku, jurnal dan situs web terkait. Sumber bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.
Peneliti memperoleh kesimpulan: 1) Dalam ranah perlindungan konsumen,
konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas terkait barang yang akan dibeli, kenyamanan, serta keselamatan dalam menggunakan produk serta kebebasan memilih dan menyampaikan keluhan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan hak-hak ini serta tanggung jawab pelaku usaha atas kejujuran dan keamanan produk. Jika konsumen dirugikan akibat cacat pada rangka eSAF, mereka berhak atas kompensasi sesuai Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 2) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, jual beli yang merugikan dilarang karena mengandung unsur ketidakjelasan dan kerugian, serta harus dibatalkan jika ada penipuan atau cacat tersembunyi. Konsumen wajib mengembalikan barang dan mengganti kerusakan. Produsen juga wajib jujur, menjamin kualitas, dan menanggung kerugian konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah.

Actions (login required)

View Item