Analisis Yuridis terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/Kppu-I/2022 terhadap Praktek Kartel dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan

Cahyandira, Rikha (2025) Analisis Yuridis terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/Kppu-I/2022 terhadap Praktek Kartel dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan. Undergraduate thesis, UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Text RIKHA CAHYANDIRA-SKRIPSI.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis sebuah kasus yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan pertengahan tahun 2022 yaitu kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng kemasan yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Minyak goreng termasuk kebutuhan pokok yang sangat penting sehingga fluktuasi harga minyak goreng menjadi hal yang paling utama diperhatikan jika mengalami kenaikan harga. Muncul persaigan yang tidak sehat didalam beberapa kelompok usaha sehingga terbit putusan perkara KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022 yang didalamnya membahas tentang pelanggaran pasal 5 dan pasal 19 huruf c Undang –undang nomor 5 tahun 1999 dalam penjualan minyak goreng kemasan di Indonesia. Namun yang menjadi sorotan peneliti dan beberapa sumber yang ada dalam putusan tersebut yaitu analisa terhadap pendekatan yuridis dalam kartel dan kekuatan dan tantangan dalam proses pembuktian kasus kartel yang dilakukan oleh KPPU.
Fokus permasalahan dalam penelitian ini ialah 1) Bagaimana Analisa Hukum Terhadap Pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022. 2) Bagaimana Pendekatan yuridis yang digunakan oleh KPPU dalam menganalisis praktek kartel penjualan minyak goreng kemasan dalam putusan nomor 15/KPPU-I/2022?. Kemudian tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bentuk pertimbangan hukum dan pendekatan yuridis yang dilakukan oleh KPPU.
Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif (normative legal research). Dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan dengan mengkaji UU nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan Putusan perkara KPPU nomor 15.KPPU-I/2022 tentang pelanggaran pasal 5 dan pasal 19 huruf c.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Majelis Komisi dalam memutuskan sanksi adminitratif kepada para pelaku usaha yang bersangkutan menggunakan beberapa pertimbangan yaitu dengan melakukan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis. 2) Pendekatan yuridis yang digunakan majelis komisi untuk membuktikan adanya kartel ialah dengan mengidentifikasi unsur pelanggaran serta melakukan pengumpulan alat bukti.
Kata Kunci : KPPU, Kartel, Pendekatan Yuridis

Actions (login required)

View Item