Bachtiar, Muhammad Ihsan (2025) PROBLEMATIKA KATA PASANGAN (Analisis Pasal 104 Ayat 3 Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Undergraduate thesis, UIN Kiai Achmad SIddiq Jember.
![]() |
Text
M Ihsan Bachtiar_211102010027.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only until 8 July 2026. Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) |
Abstract
Muhammad Ihsan Bachtiar, 2025 : Problematika Kata Pasangan (Analisis Pasal 104 Ayat 3 Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan).
Kata Kunci : Analisis Pasal, Peraturan Pemerintah, Konsep kata pasangan.
PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan telah memicu berbagai kontroversi di kalangan masyarakat, terutama terkait Pasal 104 ayat (3) yang menyebutkan tentang “penyediaan alat kontrasepsi untuk pasangan usia subur”. Namun, peraturan tersebut tidak memberikan penjelasan rinci mengenai cakupan penyediaan alat kontrasepsi tersebut. Sehingga menimbulkan kekaburan norma.
Fokus dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana makna pasangan dalam pasal 104 ayat 3 huruf e?. 2) Bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap penyediaan alat kontrasepsi bagi pasangan subur?.
Adapun tujuan dari fokus penelitian diatas yaitu: 1) Untuk mendeskripskan makna pasangan dalam pasal 104 ayat 3 huruf e. 2) Untuk mendeskripsikan pandangan hukum keluarga Islam terhadap penyediaan alat kontrasepsi.
Jenis penelitian adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan non hukum, teknik pengumpulan kepustakaan (Library Research). Dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis deduktif.
Hasil penelitian ini adalah 1) Makna Kata pasangan dalam Pasal 104 ayat 3 huruf e PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan adalah pasangan yang sah secara hukum nasional maupun agamanya. Hal ini berdasarkan penafsiran secara sistematis antara Kata-Kata pada setiap pasal dalam aturan tersebut yang menunjukkan bahwa pengaturan ini mengacu pada hubungan yang diakui secara resmi dan legal. Selain itu secara antropologi linguistik makna pasangan juga mencerminkan hubungan sosial dan budaya yang diakui dalam konteks masyarakat Indonesia dimana legitimasi hubungan tersebut tidak hanya bersifat formal tetapi juga melekat pada norma-norma agama dan adat yang berlaku. 2) Sementara itu dalam perspektif hukum keluarga Islam penyediaan alat kontrasepsi bagi pasangan subur yang sah adalah diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu dilakukan atas dasar kesepakatan suami istri, tidak membahayakan kesehatan, dan tidak bertujuan menolak keturunan secara permanen melainkan untuk kemaslahatan seperti menjaga kesehatan ibu, mengatur jarak kelahiran, dan kesejahteraan keluarga.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180113 Family Law |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga |
Depositing User: | Mr Muhammad Ihsan Bachtiar |
Date Deposited: | 10 Jul 2025 06:45 |
Last Modified: | 10 Jul 2025 07:29 |
URI: | http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/45573 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |