URGENSI PENGATURAN GRATIFIKASI KEPADA ANGGOTA KELUARGA PENYELENGGARA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

Istiqomah, Anggun (2025) URGENSI PENGATURAN GRATIFIKASI KEPADA ANGGOTA KELUARGA PENYELENGGARA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Text Anggun Istiqomah.pdf Download (2MB)

Abstract

Anggun Istiqomah, 2025: Urgensi Pengaturan Gratifikasi Kepada Anggota Keluarga Penyelenggara Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Kata kunci : Korupsi, Gratifikasi, anggota keluarga Penyelenggara Negara, Pemerintahan yang bersih.
Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun hingga saat ini pengaturan tersebut belum secara tegas mencakup penerimaan gratifikasi oleh anggota keluarga penyelenggara negara. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis mengenai urgensi pengaturan terhadap penerimaan gratifikasi oleh keluarga penyelenggara negara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Rumusan Masalah dalam skripsi ini: 1) Bagaimana dinamika pengaturan gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? 2) Bagaimana dampak ketiadaan aturan terhadap gratifikasi yang diterima oleh anggota keluarga penyelenggara negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? 3) Bagaimana pengaturan ideal atas gratifikasi terhadap anggota keluarga penyelenggara negara untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme?
Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai sumber utamanya. Pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan sejarah (historical approach) dan pendekatan kasus (case approach). Teknik bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif
Hasil dari penelitian ini adalah: 1) praktik gratifikasi di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan serta regulasinya telah mengalami perubahan dari tahun 1918 hingga tahun 2001, namun belum ada aturan khusus terkait gratifikasi oleh anggota keluarga. 2) Akibat kekosongan hukum tersebut berdampak pada 5 aspek yakni pelemahan upaya gratifikasi, potensi penyalahgunaan kekuasaan, ketidakpastian hukum, tidak terpenuhinya prinsip negara hukum dan penurunan kepercayaan publik. 3) Perumusan pengaturan ideal mengenai gratifikasi yang diterima oleh anggota keluarga penyelenggara negara harus memenuhi 3 prinsip yakni, landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

Actions (login required)

View Item