TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PEMBERIAN IZIN KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN DALAM PENGELOLAAN TAMBANG DI INDONESIA BERDASARKAN PP NO. 25 TAHUN 2024

Farida, Ida (2025) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PEMBERIAN IZIN KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN DALAM PENGELOLAAN TAMBANG DI INDONESIA BERDASARKAN PP NO. 25 TAHUN 2024. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Skripsi Ida Farida_212102030004 -.pdf Download (2MB)

Abstract

Ida Farida, 2025 : Tinjauan Fiqh siyasah Terhadap Pemberian Izin Kepada
Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Dalam Pengelolaan Tambang Di
Indonesia Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024
Kata kunci: Fiqh Siyasah, Pemberian Izin, Organisasai Kemasyarakatan
Keagamaan, Pengelolaan Tambang, PP No. 25 Tahun 2024
Salah satu kebijakan terbaru yang menarik perhatian publik yaitu adanya
pergeseran dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih inklusif, di mana
aktor-aktor non-pemerintah mulai diberi peran lebih besar dalam tata kelola
pertambangan. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia melalui PP No. 25 Tahun
2024 yang memberikan ruang bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan (ormas
keagamaan) dalam perizinan usaha pertambangan. Fiqh siyasah sebagai cabang
ilmu syariah yang membahas kebijakan publik dan kekuasaan menjadi relevan
untuk mengkaji kebijakan tersebut berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan
kemaslahatan.
Fokus penelitian pada skripsi ini adalah : 1) Bagaimana PP No. 25 Tahun
2024 mengatur pemberian izin kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan
dalam pengelolaan tambang di Indonesia? 2) Bagaimana tinjauan Fiqh siyasah
terhadap pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang
yang diatur oleh PP No. 25 Tahun 2024?
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan PP No. 25 Tahun
2024 dalam mengatur pemberian izin kepada organisasi kemasyarakatan
keagamaan dalam pengelolaan tambang di Indonesia. Untuk memahami
pandangan Fiqh siyasah terhadap pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam
pengelolaan tambang yang diatur oleh PP No. 25 Tahun 2024.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang artinya, jenis
penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka. Maka sumber
peneilitian ini ialah dari sejumlah buku yang mengkaji perspektif fiqh siyasah,
serta ilmu perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.
Hasil penelitian ini: 1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024
dalam Pasal 83A, pemerintah memberikan prioritas kepada badan usaha milik
ormas keagamaan untuk memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
(WIUPK), Pelibatan ormas keagamaan dalam sektor tambang merupakan langkah
afirmatif pemerintah yang mengandung peluang dan tantangan. Peluang terletak
pada aspek pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan distribusi manfaat
yang lebih luas. Sementara tantangannya menyangkut kesiapan institusional,
kapasitas pengelolaan, serta integrasi antara nilai keagamaan dengan prinsip
ekonomi dan hukum pertambangan yang kompleks; 2) Dalam perspektif Fiqh
siyasah terhadap pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam pengelolaan
tambang berpotensi menimbulkan lebih banyak mudarat daripada maslahat. Oleh
karena itu, secara normatif dan prinsipil, kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang
demi menjaga integritas tata kelola sumber daya alam dan kemaslahatan rakyat
secara luas.

Actions (login required)

View Item