PENEGAKAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA MELALUI CONSTITUTIONAL COMPLAINT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA MENURUT JOHN LOCKE

Maulidyah, Fitri (2025) PENEGAKAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA MELALUI CONSTITUTIONAL COMPLAINT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA MENURUT JOHN LOCKE. Undergraduate thesis, UniversitasIslam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Fitri Maulidyah_211102030004 HTN.pdf Download (1MB)

Abstract

Kata kunci : Hak Kosntitusional, Constitutional Complaint, Hak Asasi Manusia
Menurut John Locke
Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin perlindungan hak
konstitusional warga negara yang termaktub dalam UUD NRI 1945. Namun,
implementasi perlindungan ini masih terbatas karena ketiadaan constitutional
complaint sebagai mekanisme hukum efektif untuk menuntut hak warga negara
yang dilanggar oleh tindakan kekuasaan negara khususnya dari eksekutif dan
yudikatif. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara prinsip hak asasi manusia
dalam pemikiran John Locke yang menekankan hak alamiah atas hak hidup,
kebebasan, dan kepemilikan dengan realitas perlindungan hak di Indonesia. Locke
menyatakan bahwa negara harus melindungi hak-hak tersebut dan apabila negara
gagal melindunginya maka rakyat berhak menuntut perubahan. Oleh karena itu,
skripsi ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan constitutional
complaint sebagai sarana penegakan hak konstitusional warga negara dalam
perspektif hak asasi manusia menurut John Locke.
Fokus penelitian yang diteliti adalah : 1) Bagaimana penegakan hak
kosntitusional warga negara melalui constitutional complaint dalam sistem hukum
Indonesia? 2) Bagaimana penegakan hak konstitusional warga negara melalui
constitutional complaint menurut hak asasi manusia dalam pandangan John
Locke?
Metode yang peneliti gunakan adalah yuridis-normatif, didukung oleh
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan
yakni pendekatan statute approach,conceptual approach, comparative approach,
dan case approach. Kemudian, teknik pengumpulan bahan penelitian ini
menggunakan studi pustaka (library research) dengan analisis deskriptif yang
bersifat deduktif, yakni memfokuskan argumen umum dan setelah itu mencari
kesimpulan secara spesifik.
Hasil dari pembahasan penelitian ini yaitu: 1) Indonesia belum memiliki
mekanisme constitutional complaint yang secara formal dapat digunakan oleh
warga negara untuk menggugat pelanggaran hak konstitusional oleh tindakan
negara, termasuk dari lembaga eksekutif dan yudikatif. Ketidakhadiran
mekanisme ini menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada lemahnya
perlindungan terhadap hak-hak warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD
1945. 2) Dalam perspektif John Locke, hak alamiah seperti kebebasan, keadilan,
dan hak milik merupakan hak yang melekat pada setiap individu dan wajib
dilindungi oleh negara. Ketika negara gagal menjalankan fungsi tersebut, rakyat
berhak menuntut perlindungan. Oleh karena itu, constitutional complaint menjadi
penting sebagai sarana untuk menjaga hak-hak dasar dari penyalahgunaan
kekuasaan dan sejalan dengan prinsip negara hukum yang memberikan jaminan
dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Actions (login required)

View Item