DAMPAK HUKUM PEMINDAHAN IBU KOTA TERHADAP SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KALIMANTAN TIMUR

Madzidah, Ismi Nur (2025) DAMPAK HUKUM PEMINDAHAN IBU KOTA TERHADAP SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KALIMANTAN TIMUR. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Ismi Nur Madzidah_211102030027_Skripsi.pdf Download (3MB)

Abstract

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur melalui UU Nomor 3 Tahun 2022 dan UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang ibu kota negara merupakan langkah strategis untuk mengurangi beban Jakarta dan mendorong pemerataan pembangunan. Namun, pembentukan Otorita IKN sebagai lembaga setingkat kementerian tanpa mekanisme pemilihan demokratis menimbulkan persoalan yuridis dan mempertanyakan kesesuaiannya dengan prinsip good governance serta dampaknya terhadap sistem pemerintahan Indonesia.
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Rasio Legis pemindahan Ibu Kota Negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara? 2) Apakah pemindahan Ibu Kota Negara berdasarkan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara telah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)? 3) Bagaimana dampak hukum pemindahan Ibu Kota Negara terhadap tata kelola pemerintahan?
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Menganalisis Rasio Legis pembuatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara. 2) Menganalisis apakah pemindahan ibu kota Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara sudah sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 3) Mendeskripsikan dampak hukum pemindahan ibu kota Negara terhadap tata kelola Pemerintahan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan riset kepustakaan. Riset kepustakaan (library research) memanfaatkan berbagai sumber yang tersedia pada informasi perpustakaan tanpa perlu memerlukan penelitian lapangan. Mengumpulkan informasi melalui kajian kepustakaan dan menghubungkannya dengan hukum positif untuk menemukan keterkaitan antara topik pembahasan dan jenis penelitian yang digunakan.
Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa: 1) Pemindahan Ibu Kota didasarkan pada landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang kuat, sebagaimana tercermin dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara, dengan tujuan utama mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi dominasi Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan 2) Dalam implementasinya, kebijakan ini belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip good governance, khususnya dalam hal partisipasi publik dan transparansi pengambilan kebijakan. 3) Dampak hukumnya meliputi perubahan status Jakarta, pembentukan struktur pemerintahan baru melalui Otorita IKN, serta potensi pelanggaran prinsip otonomi daerah yang berimplikasi terhadap pola hubungan pusat-daerah.

Actions (login required)

View Item