PENERAPAN HUKUM KARTEL DALAM RATIO DECIDENDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN NIAGA Jkt Pst

Jannah, As Alukal Fauzafil (2025) PENERAPAN HUKUM KARTEL DALAM RATIO DECIDENDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN NIAGA Jkt Pst. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

Text SKRIPSI JANNAH WM.pdf Download (3MB)

Abstract

ABSTRACT
As Alukal Fauzafil Jannah, 2025: Penerapan Hukum Kartel Dalam Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.
Kata kunci: Hukum kartel, putusan pengadilan niaga, ratio decidendi, metode interpretasi hukum.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum kartel minyak goreng kemasan dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst, yang dimana dalam perkembangannya hakikat dan tujuan perjanjian kartel ini untuk mengawasi satu produksi, penjualan, dan harga produk barang atau jasa tertentu. Adanya UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan bentuk perlindungan terhadap praktik kartel. Namun pada kenyataanya UU Nomor 5 Tahun 1999 masih belum cukup menghentikan pelaku usaha yang berbuat curang, seperti yang dilakukan 7 pelaku usaha yakni PT Asianagro Agungjaya, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Incasi Raya, PT Salim Ivomas Pratama, Tbk, PT Budi Nabati Perkasa, PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar Alam Permai yang dinyatakan oleh majelis Komisi telah secara sah dan meyakinkan melanggar undang-undang nomor 5 Tahun 1999, atas putusan majelis komisi ini dilakukan upaya hukum keberatan ketingkat Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta pusat.
Fokus penelitian dari skripsi ini adalah: 1) Apa pertimbangan hukum kartel minyak goreng kemasan dalam putusan pengadilan niaga nomor 1-7 /Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst? 2) Apa metode interpretasi hukum yang digunakan dalam putusan pengadilan niaga nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Tujuan penelitian ini adalah : 1)Guna mengetahui pertimbangan hukum kartel minyak goreng kemasan dalam ratio decidendi putusan pengailan niaga pada persaingan usaha yang ada di Indonesia. 2)Guna mengetahui penerapan metode interpretasi hukum kartel minyak goreng kemasan dalam ratio decidendi putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst telah sesuai dan relevan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usahaa Tidak Sehat.
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan fokus pada ratio decidendi putusan pengadilan niaga.
Penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pengadilan Niaga membatalkan putusan KPPU karena tidak ditemukan bukti langsung atau tertulis adanya kesepakatan antar pelaku usaha. Hakim menilai bahwa bukti formal sangat penting, dan karena tidak ada bukti kuat tentang pengaturan harga, produksi, atau distribusi, maka tuduhan kartel tidak terbukti. 2) Penerapan metode interpretasi hukum yang bersifat tekstual dan kontekstual secara selektif, dengan mempertimbangkan bunyi pasal, asas hukum, dan fakta ekonomi. Demikian pengadilan cenderung berpihak pada pendekatan yuridis yang ketat, sehingga menunjukkan perlunya harmonisasi antara aspek legalitas dan keadilan ekonomi dalam perkara persaingan usaha.

Actions (login required)

View Item