Wildan, M. Tri (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XXI/2023 TENTANG PENCEGAHAN PENODAAN AGAMA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
![]() |
Text
M. Tri Wildan_211102030074.pdf Download (3MB) |
Abstract
M. Tri Wildan, 2025. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023 Tentang Pencegahan Penodaan Agama Di Lingkungan Lembaga Pendidikan
Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Penodaan agama, Kebebasan Akademik, Kebebasan berekspresi
Undang-undang pencegahan penodaan agama merupakan undang-undang yang seharusnya menimbulkan rasa aman bagi umat beragama dengan tidak menimbulkan kekhawatiran pembatasan kebebasan akademik bagi sivitas akademika terutama di perguruan tinggi. Kebebasan akademik seharusnya merupakan ruang aman bagi akademisi untuk mengungkapkan sebuah penelitian dan kebenaran yang telah diuji secara akademis, dan kebebasan ini tidak boleh diganggu oleh hal eksternal yang dapat merugikan integritas para akademis.
Berangkat dari hal tersebut , penelitian ini ingin menganalisa putusan mahkamah konstitusi nomor 79/PUU-XXI/2023 dengan dua fokus penelitian. 1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan hakim mahkamah konstitusi nomor 79/PUU-XXI/2023?. 2. Bagaimana implikasi dari putusan hakim mahkamah konstitusi nomor 79/PUU-XXI/2023 pada ranah akademik dalam perspektif hasil putusan?.
Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Serta menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum kepustakaan dan teknik analisis deduktif.
Hasil dari penelitian ini adalah, Pertama, terdapat 3 pertimbangan yaitu, secara yuridis, undang-undang yang diuji sesuai dengan amanat dalam UUD 1945. Secara sosiologis, UU yang diuji yaitu mengenai pembatasan berupa nilai-nilai agama selaras dengan kehidupan sosiokultur masyarakat Indonesia dan secara filosofis nilai-nilai agama merupakan bagian ideologis pancasila yang semua pertimbangan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan berfikir dan berekspresi. Kedua, meski demikian implikasinya, putusan tersebut tetap menimbulkan kekhawatiran bagi akademisi dalam mempersempit kebebasan berekspresi dan berpikir di lingkungan lembaga Pendidikan jika tidak dibarengi dengan kejelasan dalam cara pengimplementasiannya.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180108 Constitutional Law |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara |
Depositing User: | M. Tri Wildan |
Date Deposited: | 09 Jul 2025 06:56 |
Last Modified: | 09 Jul 2025 06:56 |
URI: | http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/47923 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |