LEGALITAS PENGGUNAAN JALAN RAYA UNTUK KEGIATAN KARNAVAL SOUND HOREG (STUDI KASUS JALAN RAYA DI KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER)

Anggri Prasetya, Rahmat Dito (2025) LEGALITAS PENGGUNAAN JALAN RAYA UNTUK KEGIATAN KARNAVAL SOUND HOREG (STUDI KASUS JALAN RAYA DI KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER). Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text Rahmat Dito Anggri Prasetya - Watermak.pdf Download (7MB)

Abstract

Rahmat Dito Anggri Prasetya, 2025: Legalitas Penggunaan Jalan Raya untuk Kegiatan Karnaval Sound Horeg (Studi Kasus Jalan Raya di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)

Kata Kunci: Legalitas, Jalan Raya, Sound Horeg, Penegakan Hukum

Fenomena karnaval sound horeg yang marak di wilayah Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, menimbulkan persoalan hukum terkait penggunaan jalan raya sebagai ruang kegiatan masyarakat yang bukan pada fungsi utamanya. Suara keras yang dihasilkan, penutupan jalan tanpa izin, serta gangguan terhadap pengguna jalan lain menjadi sorotan utama dalam konteks legalitas penyelenggaraan karnaval tersebut.
Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana regulasi yang dipakai dalam pemberian izin penggunaan jalan raya untuk kegiatan karnaval sound horeg? 2) Bagaimana penegakan hukum atas penggunaan jalan raya untuk kegiatan karnaval sound horeg yang melebihi batas di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum pemberian izin penggunaan jalan raya untuk kegiatan karnaval sound horeg dan menelaah bentuk penegakan hukum terhadap kegiatan yang melebihi batas, baik dari sisi waktu, kebisingan, maupun penguasaan ruang jalan.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan Perundang-undangan, kasus, dan sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sumber data primer dan data sekunder. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahap analisis data penelitian ini Editting dan analisis. .
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Secara hukum, kegiatan karnaval yang menggunakan jalan umum wajib memperoleh izin dari kepolisian dan melalui koordinasi dengan Muspika, sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas. 2) Penegakan hukum dilakukan secara bertahap, mulai dari teguran lisan hingga tindakan represif seperti penyitaan perangkat sound sistem jika melanggar batas waktu atau ambang kebisingan. Di sisi lain, pelaku usaha dan masyarakat mengakui pentingnya izin dan batasan teknis, namun mengeluhkan kurangnya sosialisasi serta pendekatan persuasif dari aparat. Ketidakseimbangan antara hak berekspresi dan hak atas ketertiban umum menjadi isu utama dalam pengelolaan ruang publik

Actions (login required)

View Item