MEKANISME PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH PADA KEKOSONGAN JABATAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Nur, Ahmad Syafi'i (2025) MEKANISME PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH PADA KEKOSONGAN JABATAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Ahmad Syafi'i Nur_201102030009_.pdf Download (4MB)

Abstract

Ahmad Syafi’i Nur, 2025: Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Pada Kekosongan Jabatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Kata Kunci: Mekanisme, Kekosongan, Wakil Kepala Daerah.
Indonesia menganut demokrasi konstitusional di mana rakyat langsung memilih kepala daerah dan wakilnya. Pemerintah daerah memiliki otonomi sesuai UUD 1945. Namun, sering terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah, sehingga dibutuhkan mekanisme pengisian yang jelas dan efektif agar pemerintahan tetap berjalan optimal.
Fokus penelitian ini ialah: 1) Bagaimana pengaturan mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia? 2) Bagaimana mekanisme ideal pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia perspektif fiqih siyasah?
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan pengaturan mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia. 2) Untuk mendeskripsikan mekanisme ideal pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia perspektif siyasah.
Pada skripsi ini menggunakan penelitian normatif, yakni dengan menemukan isu hukum seperti yang ada dalam Undang-Undang. Dengan menganalisis hukum sebagai norma, asas, aturan, apakah terjadi kekaburan dan kekosongan norma diteliti tanpa harus riset lapangan. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.
Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah dilakukan jika jabatan tersebut tersisa 18 bulan, jika kurang dari 18 bulan maka kepala daerah akan melanjutkan sisa jabatannya sendiri. 2) Pengisian kekosongan Wakil Kepala Daerah penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah dengan prinsip transparansi, demokrasi, keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas. Pengisian dilakukan jika sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan, melibatkan partai politik dan DPRD, serta harus selesai dalam enam bulan. Dari perspektif Fiqih Siyasah dan Siyasah Idariyah, adalah kewajiban untuk menjaga kemaslahatan umat dengan prinsip musyawarah, keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Penetapan batas waktu enam bulan memastikan proses yang cepat, seleksi yang cermat, kepastian hukum, serta mencegah konflik kepentingan. Integrasi nilai syariah, hukum positif, dan Siyasah Idariyah menjamin tata kelola pemerintahan yang responsif, efisien, adil, dan berintegritas demi keberlanjutan pemerintahan serta optimalisasi pelayanan publik di daerah.

Actions (login required)

View Item