EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG BERINTEGRITAS (STUDI DI BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO)

Fadil, Muhlisin (2025) EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG BERINTEGRITAS (STUDI DI BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO). Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

[img] Text
Muhlisin Fadil (FIX).pdf

Download (3MB)

Abstract

Muhlisin Fadil, 2025: Efektivitas Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Yang Berintegritas (Studi di Bawaslu Kabupaten Bondowoso)

Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Bawaslu, Integritas

Pemilihan Umum merupakan wujud kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Dalam sistem demokrasi, Pemilu menjadi sarana penting partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Untuk menjamin pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas, diperlukan peran aktif Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas setiap tahapan. Namun, di Kabupaten Bondowoso masih ditemukan pelanggaran seperti, pelanggaran adminitrasi pemilih, kode etik pelanggaran pemilihan, dan pelanggaran Per-UU dan lainya. Rendahnya pemahaman masyarakat dan minimnya partisipasi publik turut menjadi hambatan. Oleh karena itu, perlu dikaji efektivitas pengawasan oleh Bawaslu Bondowoso dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berintegritas.
Fokus penelitian ini yaitu: 1. Apa saja wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam pengawasan pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-undang? 2. Bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang berintegritas?
Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 1. Untuk mendeskripsikan tugas atau wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam pengawasan pemilihan kepala daerah. 2. Untuk mendeskripsikan efektivitas pengawasan Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berintegritas.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Untuk keabsahan data menggunakan triangulasi Teknik, triangulasi sumber dan triangulasi teoritis.
Penelitian ini dapat memberikan kesimpulan yang pertama tugas dan wewenangTugas Bawaslu yaitu, mengawasi seluruh tahapan, memonitoring, mengevaluasi, mengindentifiksi apabila ada pelanggaran, dan mengambil tindakan. Untuk wewenangnya Bawaslu, menerima laporan dari Masyarakat, melakukan penyelidikan atas laporan yang diterima, Bawaslu boleh memanggil saksi jika ada, dan Bawaslu boleh menindak pelanggaran sesuai dengan peraturan. Kedua efektivitas pengawasan Bawaslu yang belum optimal disebabkan beberapa faktor yaitu, kurangnya koordinasi antar staff, kurangnya sumber daya manusia, faktor geografis, kurangnya dukungan dari masyrakat, dan kuranngya sosialisasi dari pihak Bawaslu. Strategi yang digunakan masih kurang efektif perlu di tingkatkan dalam pengawasan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan pengawasan partisipatif dalam melibatkan masyarakat dalam Pilkada.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180101 Aboriginal and Torres Strait Islander Law
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara
Depositing User: Muhlisin Fadil
Date Deposited: 11 Jul 2025 08:23
Last Modified: 11 Jul 2025 08:23
URI: http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/48146

Actions (login required)

View Item View Item