Pemenuhan Hak Kesehatan Pekerja Yang Menjadi Korban Kecelakaan Kerja Pada Buruh Gudang Tembakau Perspektif Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Nisa, Siti Ayyul Qurrotun Nisa (2025) Pemenuhan Hak Kesehatan Pekerja Yang Menjadi Korban Kecelakaan Kerja Pada Buruh Gudang Tembakau Perspektif Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text skripsi ayyul 214102020024_Perpustakaan UIN Khas .pdf Download (1MB)

Abstract

Sistem ketenagakerjaan menempatkan aspek kesehatan dan keselamatan
kerja sebagai prioritas utama. Kedua elemen tersebut saling melengkapi dalam
mewujudkan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efisien. Stabilitas
hubungan industrial, yang dibangun melalui kesadaran bersama akan hak dan
kewajiban antara pengusaha dan pekerja, menjadi fondasi penting dalam
menjamin perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan tenaga kerja.
Perlindungan ini secara langsung berkontribusi terhadap optimalisasi
produktivitas kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan tanggung
jawab bersama seluruh pihak, di mana pengusaha memiliki kewajiban hukum
dan moral untuk memastikan kondisi kerja yang aman bagi para pekerjanya.
Fokus penelitian dalam skripsi ini ialah: 1) Apa bentuk perlindungan yang
diberikan oleh pengusaha kepada buruh gudang tembakau yang mengalami
kecelakan kerja? 2) Bagaimana pemenuhan hak kesehatan pekerja yang menjadi
korban kecelakaan kerja di gudang tembakau Desa Karang Kedawung perspektif
Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia?
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan bentuk
perlindungan yang diberikan oleh pengusaha kepada buruh gudang tembakau
yang mengalami kecelakan kerja 2) Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak
kesehatan pekerja yang menjadi korban kecelakaan kerja di gudang tembakau
Desa Karang Kedawung perspektif Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Dengan
menggunakan pendekatan Undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan
sosiologis. Metode ini digunakan untuk mengkaji aturan hukum dalam realitas
sosial dengan menganalisis aturan hukum yang berlaku.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pemberi kerja memberikan
bantuan medis kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sebagai bentuk
upaya perlindungan, namun masih bersifat sukarela dan tidak berdasarkan
peraturan hukum yang mengikat dan 2) pemberi kerja belum sepenuhnya
mematuhi ketentuan hukum terkait pemenuhan hak kesehatan pekerja korban
kecelakaan kerja, karena tidak mendaftarkan mereka ke dalam program BPJS
Ketenagakerjaan. Hal ini menyebabkan pekerja tidak memperoleh jaminan
kecelakaan kerja, jaminan kematian, maupun perlindungan sosial lainnya. Selain
itu, lingkungan kerja juga tidak memenuhi standar keselamatan kerja, yang pada
akhirnya memperburuk dampak kecelakaan kerja yang terjadi. Padahal, setiap
perusahaan memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan dan memberikan
perlindungan jaminan sosial kepada pekerjanya sebagaimana diatur dalam Pasal
86 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Pasal
99 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan
demikian, kondisi perlindungan hukum bagi pekerja di sektor informal saat ini
masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kecelakaan Kerja, Keselamatan dan
kesehatan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan.

Actions (login required)

View Item