PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2020 DI KABUPATEN JEMBER (ANALISIS INTEGRITAS KINERJA KPU DALAM KONTEKS HUKUM PEMILU)

lutfi, moh. (2025) PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2020 DI KABUPATEN JEMBER (ANALISIS INTEGRITAS KINERJA KPU DALAM KONTEKS HUKUM PEMILU). Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text skripsi moh lutfi wmm.pdf Download (1MB)

Abstract

integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, serta menelaah mekanisme pengawasan dan pemantauan terhadap integritas kinerjanya dalam konteks hukum pemilu di Indonesia. Integritas penyelenggara pemilu menjadi komponen fundamental dalam menjaga legitimasi demokrasi elektoral.
Fokus penelitain dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana integritas KPU Kabupaten Jember dalam mengimplementasikan ketentuan hukum dalam proses penyelenggaraan pemilihan bupati tahun 2020? 2. Bagaimana mekanisme pengawasan dan pemantauan terhadap integritas KPU kabupaten Jember yang dilakukan dalam konteks hukum pemilu.
Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui integritas KPU Kabupaten Jember dalam mengimplementasikan ketentuan hukum dalam proses penyelenggaraan pemilihan bupati tahun 2020 2. Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme pengawasan dan pemantauan terhadap integritas KPU kabupaten Jember yang dilakukan dalam konteks hukum pemilu.
Dalam konteks ini, penelitian menyoroti sejauh mana KPU Kabupaten Jember menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum KPU Jember telah menjalankan fungsinya sesuai prinsip-prinsip pemilu yang demokratis, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).
Namun, masih ditemukan beberapa persoalan dalam hal transparansi informasi publik, respon terhadap laporan pelanggaran, serta penguatan pengawasan internal. Mekanisme pengawasan eksternal oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu terbukti memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga akuntabilitas dan integritas penyelenggara. Penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan kapasitas kelembagaan dan penguatan sistem pengawasan partisipatif demi menciptakan pemilu yang lebih bersih dan transparan di masa mendatang.

Actions (login required)

View Item