Peran Unit Pelaksana Teknik Daerah Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (UPTD PPA) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah

Maghfiro, Inayatul (2025) Peran Unit Pelaksana Teknik Daerah Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (UPTD PPA) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Inayatul Maghfiro_21102040021.pdf Download (20MB)

Abstract

Inayatul Maghfiro, 2025: Peran Unit Pelaksana Teknik Daerah Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (UPTD PPA) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah
Kata Kunci:Peran, Perlindungan Hukum pada Anak, Kekerasan Seksual
Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan yang ada di Kab. Pasuruan itu menjadi perhatian pemerintah daerah di UPTD PPA, karena kasus kekerasan yang ada di Kab. Pasuruan itu dari tahun terus meningkat baik itu terjadi pada perempuan dan anak, khususnya pada kasus kekerasan seksual. sehingga diperlukan upaya pemerinta daerah yang melalui UPTD PPA Kab. Pasuruan untuk meminimalisir angka kekerasan yang terjadi pada anak. Sehingga diperlukan upaya pemerintah daerah yang melalui UPTD PPA Kab. Pasuruan. Adapun Perda yang mengatur bentuk perlindungan di UPTD PPA yaitu, Perda No 4 tahun 2018, ada pada pasal 8 upaya preventif tentang, sosialisai kepada masyarakat dan membutuhkan peran masyarakat dalam pemeberdayaan. Pasal 9 upaya kuratif, menyediakan sarana prasarana untuk korban yang membutuhkan bantuan. Pasal 10 upaya rehabilitasi, menyediakan pendampingan bagi korban baik iti psikolog, psikiater, bantuan hukum, dan pendampingan spiritual.
Fokus masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1). Bagaimana peran UPTD PPA Kab. Pasuruan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual? 2). Bagaimana evektivitas perlindungan hukum yang dilakukan UPTD PPA Kab Pasuruan terhadap anak korban kekerasan seksual ditinjau dari hukum positif? 3). Bagaimana analisis Maqosid Syariah terhadap peran UPTD PPA Kab Pasuruan dalam memberikan perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual?
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian metode yuridis empiris dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu, pendekatan studi kasus, pendekatan Perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara langsung kedinas dengan para narasumber. Adapaun data yang diperoleh itu selanjutnya kita analisis secara kualitatif dan diuji keabsahannya melalui metode triangulasi sumber.
Penelitian ini sampai pada tahap akhir yaitu kesimpulan: 1) Peran UPTD PPA dalam memberikan perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual pihak UPTD PPA memiliki 3 upaya yaitu, upaya preventif mengadakan penyuluhan atau sosialisai kepada masyarakat untuk memberikan penjelasan tentang perlindungan yang diberikan oleh UPTD PPA Kab, pasuruan. 2) Upaya kuratif, memberikan sarana prasarana untuk korban kekerasan sesuai apa yang korban alami, dan upaya rehabilitas seperti, bantuan hukum yang berkerjasama dengan LBKH Universitas Merdeka Pasuruan, bantuan medis bekerjasama dengan Rumah sakit untuk melakukan cek visum yang secara gratis yang sesuai dengan Perda No 4 tahun 2018 tentang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3) Sedangkan dalam maqashid syariah itu berfokus pada menjaga keturunan (hifz al-nasal) yang harus dijaga karena keturunan itu harus jelas nasabnya ikut siapa jika tidak jelas maka akan sulit dalam mendapatkan hak-haknya.

Actions (login required)

View Item