PENERAPAN ASAS DESENTRALISASI DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Holidi, Iqbal (2025) PENERAPAN ASAS DESENTRALISASI DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Undergraduate thesis, Uin Khas Jember.

Text SKRIPSI IQBAL HOLIDI watermark.pdf Download (978kB)

Abstract

Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi, di mana daerah diberikan otonomormi untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, meskipun tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan yang dikelola oleh pemerintah pusat. Desentralisasi ini melibatkan pemberian sebagian kekuasaan kepada daerah otonomorm untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri, dengan pengawasan dari pemerintah pusat untuk menjaga integritas negara. Meskipun desentralisasi sudah diterapkan sejak masa penjajahan Belanda, perjalanan pemerintahan Indonesia pasca-Orde Baru menunjukkan kecenderungan lebih besar ke arah desentralisasi, yang tercermin dalam berbagai kebijakan dan undang-undang yang memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk berotonomormi. Namun, hubungan antara pusat dan daerah tetap dipertahankan, di mana pusat memiliki hak untuk mengawasi dan mengintervensi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sistem desentralisasi ini bertujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi serta kreativitas lokal, meskipun dalam pelaksanaannya masih ada perdebatan mengenai batasan wewenang pusat dan daerah.
Fokus kajian dalam penelitian ini adalah: 1).Apakah penerapan asas desentralisasi dalam undang – undang tidak bertentangan dengan konsep negara kesatuan?2).Bagaimana pelaksanaan asas desentralisasi dalam upaya mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat?Tujuan penelitian ini adalah Mengidentifikasi dan menganalisis potensi konflik antara Undang - undang dengan konsep negara kesatuan Dan Menganalisis pelaksanaan asas desentralisasi dalam upaya mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian nomorrmatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, yang sumber penelitiannya berupa sumber hukum primer, sekunder dan tersier.
Penelitian ini memperoleh kesimpulan: Penerapan asas desentralisasi di Indonesia tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan, malah justru memperkuatnya dengan memindahkan pengelolaan urusan negara lebih dekat kepada masyarakat di tingkat lokal. Desentralisasi memberikan lebih banyak wewenang kepada pemerintah daerah, memungkinkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan setempat tanpa mengurangi kedaulatan yang tetap berada di pemerintah pusat. Dengan cara ini, negara kesatuan tetap terpelihara dan efisiensi pemerintahan pun meningkat. Selain itu, tujuan desentralisasi adalah untuk mewujudkan keadilan sosial dengan memberikan otonomormi kepada daerah untuk mengelola sumber daya sesuai dengan kondisi lokal. Diharapkan hal ini dapat mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomormi. Namun, tantangan dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya dan potensi konflik antara pemerintah pusat dan daerah, harus diatasi agar keadilan sosial dapat tercapai secara merata.

Actions (login required)

View Item