SISTEM PENEGAKAN HUKUM ( LAW ENFORCEMENT ) TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI DI KABUPATEN JEMBER

Wahib rosyidi, Muhammad (2025) SISTEM PENEGAKAN HUKUM ( LAW ENFORCEMENT ) TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI DI KABUPATEN JEMBER. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text SKRIPSI Wahib rosyidi WATERMARK.pdf Download (1MB)

Abstract

Tingginya permintaan rokok memunculkan produsen rokok ilegal yang
menjual rokok tanpa pita cukai dengan harga murah. Hal ini merugikan negara
karena mengurangi pendapatan negara dari cukai. Seperti yang telah termaktub
dalam Undang-Undang Nomer 39 Tahun 2007 tentang cukai, yang salah satunya
membahas bahwa rokok merupakan suatu barang yang harus diawasi
peredarannya karena penggunaanya dapat memberikan dampak yang buruk bagi
masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Penelitian ini membahas sistem penegakan
hukum dalam memberantas peredarannya.
Adapun rumusan masalah penelitian yang akan di bahas adalah : 1)
Bagaimana pengaturan penegakan rokok ilegal tanpa cukai di kabupaten Jember?
2) Bagaimana peran penegakan hukum terhadap rokok ilegal dikabupaten Jember
? 3) Bagaimana kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum terhadap
peredaran rokok ilegal dikabupaten Jember?
Tujuan penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui pengaturan penegakan
rokok ilegal tanpa cukai di kabupaten Jember. 2) untuk mengetahui peran
penegakan hukum terhadap rokok ilegal dikabupaten Jember. 3) untuk
mengetahui kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum terhadap peredaran
rokok ilegal dikabupaten Jember.
Penelitian ini menggunakan penelitian empiris bersifat deskriptif
analisis.Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum yang mengumpulkan
data melalui pencatatan, wawancara, dan observasi. Teknik analisis yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan
Menggunakan keabsahan data melalui triangulasi sumber.
Hasil dari penelitian ini diantaranya: 1) Pengaturan penegakan hukum
rokok ilegal di Jember menggunakan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 pada
pasal 54, dan peraturan mentri keuangan (PMK No.200/PMK.04/2008) tentang
tatacara penyidikan, penyitaan,dan pemusnahan. Sebagai landasan penegakan
hukum memberantas rokok ilegal. 2) Penegakan hukum terhadap rokok ilegal oleh
Bea Cukai Jember tergolong cukup baik, dengan upaya pencegahan, pengawasan,
dan penindakan yang melibatkan Pemda, Satpol PP, dan Kepolisian. Sanksi bagi
pelaku diterapkan sesuai UU No. 39 Tahun 2007 dan PMK No.
200/PMK.04/2008, dengan pendekatan ultimum remidium. 3) Kesadaran
masyarakat terhadap hukum rokok ilegal di Jember masih sangat beragam pada
wilayah perkotaan dengan pendidikan dan ekonomi yang baik masyarakat
cenderung sadar, sedangkan untuk daerah pedesaan yang memiliki perekonomian
yang cukup masyarakat kurang memperhatikan hukum dan banyak yang tidak
mengerti hukum dari rokok ilegal.
vii

Actions (login required)

View Item