Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencatutan Data Pribadi Untuk Kepentingan Partai Politik Dalam Pemilu 2024 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember)

Musdariva, Siti (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencatutan Data Pribadi Untuk Kepentingan Partai Politik Dalam Pemilu 2024 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember). Other thesis, UIN KHAS Jember.

Text Siti Musdariva_212102030050.pdf Download (3MB)

Abstract

Maraknya praktik pencatutan data pribadi oleh partai politik di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) menjelang Pemilu 2024, terdapat 178 kasus pelaporan pencatutan data pribadi tersebut di wilayah Kabupaten Jember. Pencatutan tersebut dilakukan tanpa seizin pemilik data dengan tujuan memenuhi syarat minimal jumlah anggota partai. Praktik ini menimbulkan kerugian bagi para korban, baik secara moral maupun administratif, Permasalahan semakin kompleks karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memiliki kewenangan langsung untuk memberikan sanksi atau menghapus data yang tercatat di Sistem Aplikasi Informasi Pemilu, sehingga upaya perlindungan hukum yang diberikan hanya berupa tindakan administratif.

Rumusan Masalah dalam skripsi ini mencakup: 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh KPU Kabupaten Jember kepada korban pencatutan data pribadi oleh partai politik dalam rangka Pemilu 2024? 2) Apa faktor pendukung dan penghambat dalam menangani kasus pencatutan data pribadi untuk kepentingan partai politik di KPU Kabupaten Jember?

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan sosiologis hukum (sociological approach). Data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara dengan pihak KPU Kabupaten Jember dan korban pencatutan data pribadi, sementara data sekunder diperoleh lewat studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh KPU Kabupaten Jember masih sebatas tindakan administratif, seperti penerbitan Surat Tanggapan Masyarakat tanpa adanya penegakan hukum sanksi terhadap partai politik yang melakukan pencatutan. Keterbatasan ini terjadi karena kewenangan untuk menghapus data dari Sipol berada pada partai politik terkait. Faktor pendukung penanganan kasus termasuk keberadaan aplikasi “Info Pemilu” yang dapat digunakan oleh masyarakat melakukan pengecekan data pribadi serta dapat melakukan pelaporan apabila terjadi pencatutan data pribadi. Sementara yang menjadi faktor penghambat meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, pembatasan kewenangan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga, serta optimalisasi penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi agar perlindungan hukum bagi korban dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh, serta hak-hak korban juga dipenuhi.

Actions (login required)

View Item